Ngelmu.co – Pertemuan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada hari Kamis, 1 Maret 2018 sore, menjadi sorotan dan menuai kritik publik, termasuk dari parpol pendukung pemerintah.
Pertemuan itu dicibir karena dituding membahas isu pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Hal tersebut dinilai tidak tepat karena menggunakan jam kerja dan fasilitas negara hanya untuk membahas kepentingan politiknya semata.
Menanggapi kritikan dari masyarakat tersebut, Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie mengatakan, pertemuan itu tidak dalam kapasitas itu. Grace menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah terkait demokrasi dan intoleransi.
“Nah, di Istana kami membicarakan semua itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai Presiden, bukan politisi,” kata Grace, di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 194, Jakarta, Sabtu 3 Maret 2018.
Grace menegaskan bahwa bila terkait masalah kebangsaan dan negara adalah hal yang menjadi perhatian PSI. Terutama terkait intoleransi dan korupsi yang semakin marak. Menurutnya, beberapa kejadian di tahun politik ini membuat derajat demokrasi Indonesia belakangan ini makin memburuk.
“Padahal Indonesia sempat disebut telah mencapai kemajuan yang setara dengan level demokrasi di negara-negara mapan. Indonesia adalah satu-satunya yang mencapai taraf itu diantara negara Muslim dan satu-satunya di Asia Tenggara,” papar Grace.
Grace mengingatkan pertemuan PSI dengan Presiden Jokowi adalah membahas korupsi dan intoleransi justru terjadi jelang pemilu. Hal ini penting dan menjadi perhatian. Hal seperti itu yang membuat pemilu terancam menjadi tak berkualitas.
Grace menambahkan, infrastruktur yang dibangun dalam tiga tahun ini, juga menjadi pembahasan.
“Kami meyakinkan Pak Presiden bahwa beliau mampu melakukan itu. Dan PSI berdiri di sisinya.”
Dilansir oleh Kompas, diketahui sebelumnya, Jokowi, di sela-sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore kemarin menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni dan Ketua DPP Tsamara Amani tiba di Istana pukul 15.00 WIB.
Pertemuan yang berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit tersebut yang diakui PSI adalah membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019. Adapun salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.
“Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar,” kata Tsamara.
Setelah pertemuan, Tsamara mengungkapkan bahwa nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.
Tsamara menilai bahwa Jokowi punya kinerja yang sangat baik dan berprestasi, jadi tinggal bagaimana PSI yang mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar bahwa Jokowi merupakan presiden yang betul-betul berprestasi dan layak dipilih kembali.
