Ngelmu.co – Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan kepada sejumlah pihak yang gemar mengkritik pemerintah untuk tak sekadar menyampaikan kritik kosong ataupun asbun (asal bunyi). Jokowi mengatakan bahwa kritik seharusnya bisa membantu mencari solusi dan bukan untuk mencela pemerintah.
“Kritik itu harusnya tidak ‘asbun’, asal bunyi. Tidak asal bicara. Kritik mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik,” ujar Jokowi saat berbicara dalam pembukaan Rapimnas Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018, dilansir oleh Viva.
Jokowi menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya selalu terbuka terhadap kritik. Namun, Jokowi meminta kritik diberikan sesuai adat ketimuran, penyampaian kritik juga harus dilakukan secara santun.
Jokowi mengaku bahwa dirinya enggan untuk menanggapi sejumlah kritikan yang tidak berisi dengan tidak menyertakan data serta terkesan sekadar bentuk ketidaksukaan terhadap pemerintahannya. Jokowi menegaskan bahwa harus dibedakan antara kritik dan mencela serta menyinyir.
“Tolong dibedakan kritik dengan mencela, beda itu. Bedakan kritik dengan mencemooh, beda itu. Kritik dengan fitnah, kritik dengan nyinyir beda lagi. Kritik dengan menghujat juga beda. Kritik dengan fitnah beda,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, kegiatan Jokowi yang sering membagi-bagikan sertifikat tanah dalam sejumlah kunjungan kerja, disindir mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais. Amien Rais menilai cara Jokowi dengan membagi-bagikan sertifikat itu masih belum bisa menuntaskan permasalahan soal kepemilikan lahan.
Hal ini disampaikan pendiri Partai Amanat Nasional tersebut dalam diskusi Bandung Informal Meeting dengan topik ‘Kegagalan Negara Memberikan Rasa Aman Kepada Rakyat dan Bangsa, melanggar UUD 1945 pasal 28 G (1) dan Hak Asasi Manusia’ di Hotel Savoy Homann Kota Bandung, Minggu, 18 Maret 2018.
“Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan,” kata Amien.
