Ngelmu.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abraham Lunggana, alias Haji Lulung, menantang lembaga negara Ombudsman RI agar berani mengkritik penutupan jalan di depan Istana Presiden.
Tantangan ini dilemparkan politikus PPP ini, merupakan tanggapan terkait data kritik Ombudsman tentang penutupan jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Menurut Lulung, Ombudsman selama gubernur yang sebelumnya tidak punya gigi. Ombudsman diam tidak bertindak apa-apa terkait reklamasi yang jelas tidak ada dalam Perda. Selain itu, selama ini Ombudsman juga diam terkait penutupan beberapa ruas jalan di Jakarta, salah satunya ruas jalan di istana.
“Dia (Ombudsman) tidak pernah mengawasi reklamasi yang tidak ada Perda. Tidak pernah protes yang namanya depan Mabes ditutup, Kedutaan Amerika ditutup, Kedutaan Inggris ditutup. Istana, kalau dia berani, dia jago. Hak jalan kita ditutup,” ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 28 Maret 2018.
Padahal, menurut Lulung, kebijakan Anies menutup Jalan Jati Baru, justru menguntungkan pedagang, rakyat kecil. Pemerintah daerah saat ini, klaim Lulung, punya perhatian yang lebih untuk rakyat kecil, salah satunya perhatian lebih untuk menata kawasan perbelanjaan Tanah Abang.
“Ini ada orang rakyat kita perlu usaha. Ada 300-500 orang yang berdagang di sana tidak punya kepastian,” papar Lulung.
Meski kebijakan penataan Tanah Abang panen kritik, Lulung pun mengaku punya strategi baru untuk para pedagang. Namun Lulung belum mau melontarkan ide tersebut ke publik dan diyakini akan memberikan kejutan sampai sebelum Asian Games 2018 dimulai.
“Tunggu sebentar, saya akan sulap besok. PKL akan saya pindahkan bersama-sama Gubernur DKI dan PD Pasar Jaya dan pengembang di sana,” ujar Lulung.
