Papan bunga bertuliskan #2019 Ganti Presiden Secara Konstitusional terpajang di Lapangan Merdeka, Medan, Minggu (15/4/2018).
Terdapat dua papan bunga yang berisi tulisan beraroma politis ini.
Papan pertama terletak di bagian luar lapangan, sedangkan satunya lagi dipasang di bagian dalam.
Kemunculan papan bunga ini cukup menarik perhatian masyarakat, karena keduanya tidak dilengkapi identitas pengirim.
“Agak heran saja, kok bisa kepikiran untuk memasang papan bunga seperti itu,” kata Ayat, seorang warga yang sedang mengikuti kegiatan bersepeda di Lapangan Merdeka.
Warga lainnya tidak mempersalahkan kemunculan papan bunga itu.
Justru dia menganggap tulisan papan bunga itu menunjukkan Indonesia negara demokrasi.
“Kan di bawahnya ditulis secara konstitusional. Jadi ya masih wajar,” ujar warga lainnya.
Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan papan bunga tersebut.
Tanggapan Jokowi
Seperti diketahui sebelumnya, tagar ‘2019 Ganti Presiden’ beberapa waktu lalu ramai menjadi perbincangan di media sosial.
Tagar itu viral usai Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menggaungkan tanda pagar itu lewat akun Twitter pribadinya.
Dia menyebut gerakan ini sah, legal, dan konstitusional dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 22 E yang menyebut pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan lima tahun sekali.
Meski Mardani mengakui slogan itu terkesan kejam, namun ia menilai hal itu diperlukan untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik.
Usai viral, banyak kaus dengan tulisan ‘#2019GantiPresiden’ pun banyak dijual.
Keberadaan kaus itupun tak kalah viral.
Menanggapi viralnya tagar tersebut, Presiden Joko Widodo tampaknya tak mau ambil pusing.
Dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4/2018), Presiden Jokowi sempat berkomentar singkat mengenai hal itu.
Dengan nada bercanda, Jokowi mengatakan
“Masa dengan kaos bisa ganti presiden,” kata Jokowi diikuti tawa dari peserta acara.
Jokowi melanjutkan, kaos dengan hastag itu tidak bisa mendorong pergantian Presiden.
Menurutnya hanya ada dua yang bisa mendorong pergantian Presiden, yakni kehendak rakyat dan Tuhan.
“Yang bisa ganti Presiden itu rakyat. Kalau rakyat berkehendak ya bisa, kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT,” ucapnya.
Video pernyataan Jokowi itu dengan cepat beredar di media sosial.
Tanggapan Politikus Demokrat
Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai sah-sah saja mengampanyekan gerakan ganti presiden dengan kaus bertuliskan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden.
Kampanye ganti presiden bisa dilihat sebagai bentuk aspirasi atau bentuk kampanye kompetitor Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tentu harus lihat sebagai bagian dari demokrasi.
“Saya belum melihat ada pelanggaran di kaos itu,” ujar Kadiv Advokasi dan Batuan Hukum DPP Partai Demokrat ini kepada Tribunnews.com, Minggu (8/4/2018).
Tapi, ia berpesan kepada pihak yang ada dibalik gerakan kaus 2019 Ganti Presiden agar menjaga wibawa Lembaga Presiden dan tidak menggunaka kalimat kalimat yang tidak patut.
Demikian juga respon dari Jokowi yang menanggapi maraknya gerakan kaus tersebut, menurutnya tanggapan itu sebagai reaksi untuk mematahkan kampanye lawan atau kompetitor.
“Pak Jokowi sedang menunjukkan respon bawa karena sesungguhnya gerakan itu memang layak diwaspadai karena patut diduga bisa membesar,” jelasnya.
Menurutnya, ini adalah bagian dari demokrasi.
Sebagian rakyat berhak berharap ganti presiden 2019 dan Jokowi juga berhak untuk mempertahankan jabatannya untuk periode kedua.
“Demokrasi membolehkan kompetisi dengan narasi narasi yang sah dan baik, bukan kampanye hitam dan bukan fitnah,” jelasnya.
Ketua DPP Gerindra harap jadi kenyataan
Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) cukup memerintah satu periode saja.
Ia pun berharap agar tanda pagar (tagar) #2019Ganti Presiden Bisa benar-benar terjadi.
Tidak hanya gagasan terkait kemajuan Indonesia yang harus diperbaharui, namun juga ‘pemimpinnya’.
“Ya dua-duanya dong,” ujar Habiburokhman, saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/4/2018).
Ia mengatakan partainya mengucapkan terima kasih atas pengabdian Jokowi selama menjadi presiden.
Namun ia berharap agar Jokowi cukup sampai satu periode saja.
“Pak Jokowi berhenti secara legal konstitusional, cukup Pak Jokowi (saat ini saja, kami) berterimakasih atas pengabdiannya dan memberikan apresiasi kepada (Jokowi),” jelas Habiburokhman.
Kendati demikian, Habiburokhman menekankan bahwa partainya tetap mengapresiasi kinerja Jokowi selama ini.
Meskipun menurutnya, apa yang dilakukan untuk Indonesia tidak terlalu bagus.
“Biar jelek bagaimanapun, (kinerja Jokowi) ada baiknya, ada hal positif dari Pak Jokowi, kita hormat dengan beliau,” kata Habiburokhman.
Lebih lanjut ia kembali menegaskan, Gerindra telah memberikan kesempatan bagi mantan Gubernur DKI itu memimpin tanah air selama 5 tahun ini, dan tidak melakukan degradasi.
Sekarang, kata Habiburokhman, saatnya ada ‘pemimpin baru’ untuk Indonesia.
“Tapi kami cukup dengan beliau, kita berikan kesempatan (memimpin Indonesia saat ini) dan selama 5 tahun partai Gerindra full tidak pernah mendegradasi pemerintahan Jokowi,” tegas Habiburokhman.
Pengamat Sebut Jokowi Tak Perlu Bereaksi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi gerakan #2019GantiPresiden yang digaungkan lewat media sosial dan kaos.
Melalui tanggapannya itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio melihat Jokowi was-was dengan gerakan #2019GantiPresiden.
“Seharusnya Jokowi tidak menunjukkan kewas-wasannya terhadap #2019GantiPresiden,” ujar Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini kepada Tribunnews.com, Minggu (8/4/2018).
Begitu Jokowi was-was, katanya, maka lawan politiknya akan makin bersemangat.
Selain itu menurut Hendri, semakin Jokowi bereaksi, maka akan semakin besar pengaruh dari #2019GantiPresiden.
Dengan Jokowi bereaksi, imbuhnya, semua orang akan semakin membahasnya.
Menurut Hendri, seharusnya Jokowi mensyukuri saja #2019GantiPresiden di tengah alam demokrasi seperti sekarang ini.
“Disyukuri saja. Hastagnya kan 2019. Artinya memang masyarakat memahami kalau mau ganti Presiden itu di 2019,” jelasnya.
Karena itu Hendri berpesan agar Jokowi fokus saja pada kerja, kerja dan kerjanya serta memenuhi janji-janji kampanyenya.
“Sehingga tidak ada celah #2019GantiPresiden menjadi kenyataan,” pesannya.(*)
