Dari 2017 sampai 2018, akhirnya ada 32 Proyek Strategis Nasional yang tidak jadi dibangun. Proyek tersebut ternyata diperkirakan baru bisa berjalan setelah Masa Jabatan Joko Widodo Berakhir. Di “masa lalu”, informasi seperti ini akan dikabarkan sebagai “mangkrak”.
Dikutip dari Tempoco, pada feb 2017, Pemerintah sepakat untuk mengeluarkan 18 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Dari menteri yang berkaitan menganggap proyek-proyek ini sudah tidak strategis lagi. Bahkan dari daerah pun tidak ada dukungan.
Adapun 18 proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN pada feb 2017 adalah:
- Revitalisasi Bandara Sebatik
- Bandara Banten Selatan, Panimbang
- Bandara Karawang
- Bandara HAS Hanadjoedin, Tanjung Pandan
- Bendungan Long Sempajong
- Bendungan Loea
- Bendungan Bonehulu
- Bendungan Segalamider
- Terminal LPG Banten
- Kilang mini LNG di Pulau Jawa
- Tol Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper
- KEK Lhokseumawe
- MRT Jakarta koridor east-west
- Pelabuhan Wayabulu
- Pelabuhan Parigi
- Food estate
- Pembangunan pulau karantina di Pulau Nanduk, Bangka Belitung
- Pembangunan gudang beku terintegrasi dalam rangka penerapan cool chain system di 20 lokasi
Lalu pada April 2018, Pemerintah menyaring kembali Proyek Strategis Nasional, Proyek yang konstruksinya tidak bisa diwujudkan dalam kuartal III tahun 2019 dikeluarkan dari daftar PSN. Karena sudah bukan lagi masa jabatan Joko Widodo. Penyaringan PSN dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin 16 April 2018.
Dikutip dari pikiran-rakyatcom, Darmin Nasution menyebutkan, berdasarkan evaluasi pada kuartal I tahun 2018, ada 14 proyek yang tidak dimasukkan ke dalam PSN. Adapun 14 proyek itu di antaranya proyek kereta api Jambi-Palembang, proyek rel kereta provinsi Kalimantan Timur, dan sistem penyedian air minum regional di Sumatera Utara. Nilai proyek tersebut sebesar Rp 264 triliun.
Maka kini, jumlah keseluruhan PSN berkurang menjadi 222 proyek dari sebelumnya 245 proyek, setelah tahun 2017 juga berkurang. Namun ada tambahan masuk beberapa proyek PSN, salah satu proyek baru yakni Universitas Islam Internasional Indonesia yang rencananya dibangun di Depok yang merupakan Usulan proyek dari Menteri Agama.
Saat membuka rapat, Jokowi memberikan arahan kepada Darmin Nasution untuk melakukan evaluasi PSN. Darmin Nasution ditugaskan untuk melihat satu persatu pelaksanaan proyek strategis nasional sampai awal 2018. “Mana yang betul-betul bisa dieksekusi, mana yang memang tidak mungkin dilaksanakan dan yang belum rampung di tahun 2017 agar bisa segera diselesaikan tahun ini,” katanya.
Baca Juga : Meski Sering Celaka, Proyek Waskita Tak Dihentikan BUMN
Darmin mengatakan, PSN harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan daerah seperti tol laut. Menurutnya, harus dipastikan program seperti tol laut itu bisa menurunkan harga bahan-bahan pokok yang diperlukan masyarakat.
Lalu bagimana nasib pemerintah daerah dan rakyat yang sudah di janjikan proyek pembangunan tetapi ternyata tidak jadi di eksekusi? Misalnya seperti proyek kereta api Jambi-Palembang dan proyek rel kereta provinsi Kalimantan Timur yang sudah ditunggu oleh pemerintah daerah dan rakyat. Tentunya akan kecewa berat. Apalagi Proyek tol laut masih belum optimal, realisasi muatan tol laut pada 2017 baru mencapai 212.865 ton atau 41,2 persen dari target 517.200 ton, sedangkan realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton atau 3,9 persen.
