Ngelmu.co – Partai-partai oposisi, yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi terus mengkritik penerbitan Perpres Tenaga Kerja Asing, Perpres TKA, Nomor 20 Tahun 2018. Partai politik seperti Gerindra dan PKS menilai perpres tersebut sangat bisa mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.
Menanggapi terbitnya Perpres TKA tersebut, dilansir dari Kumparan, salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi, Hanura, meminta masyarakat tak terpengaruh dengan kritik yang dilancarkan oposisi.
“Jadi begini, ya namanya juga oposisi. Oposisi itu jangan terlalu banyak didengerin,” kata Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).
Baca juga: Perpres Tenaga Kerja Asing Dinilai Pinggirkan Tenaga Lokal
OSO menjelaskan seharusnya kritik untuk pemerintah harusnya bersifat membangun untuk memunculkan simpati dari rakyat, bukannya mendiskreditkan dan memfitnah pemerintah.
“Kalau oposisi itu membangun, rakyat akan tertarik. Tapi kalau oposisi mendiskreditkan, memfitnah, rakyat juga enggak bodoh. Pegang hati nurani, pasti akan ketemu aslinya,” tegas Oso.
Wakil Ketua MPR ini juga mengkritik usul pembentukan pansus angket tenaga kerja asing.
“Enggak bener, enggak bener. Saya bukan belain tenaga kerja, tapi itu enggak bener,” tutup Oso.
Baca juga: Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Permudah Tenaga Kerja Asing
Sebelumnya, dikatahui Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai isu perpres tenaga kerja asing ini memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Fadli Zon menilai penerbitan perpres ini hanya untuk membela kepentingan segelintir pihak dan menggeser eksistensi tenaga kerja lokal.
“Ya memang politik dong, keputusannya saja politik, tidak digoreng-goreng kan memang pemerintah mengeluarkan perpres itu, dan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).
