Ngelmu.co – Tanggal 5 September 2018 lalu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1421 Tahun 2018, Bandara Internasional Lombok resmi berganti nama. Bandara di Lombok yang awalnya memiliki nama Lombok International Airport (LIA), kemudian berganti menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.
Penggantian nama bandara tersebut menimbulkan polemik. Sejumlah elite Partai Demokrat protes. Mereka mempermasalahkan prasasti yang ditandatangani ketum mereka, Susilo Bambang Yudhoyono, di bandara tersebut, yang kabarnya juga akan diganti.
Terkait dengan penggantian nama bandara Lombok, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara. SBY meminta perdebatan pencopotan prasasti peresmian bandar udara internasional Lombok dihentikan.
“Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera,” kata SBY dalam keterangan terlulis yang diterima, Rabu (12/8), dikutip dari Merdeka.
Baca juga: Demokrat Tuding Modus Jokowi Copot Prasasti SBY Ganti Nama Bandara Lombok
Diketahui bahwa SBY menandatangani prasasti tahun 2011 sebagai tanda diresmikannya bandara tersebut.
SBY menyatakan keyakinannya bahwa Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saat ini. Namun, SBY mengatakan bahwa ia mempersilakan apabila pencopotan prasasti bandar udara internasional Lombok, yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2011 merupakan keinginan Jokowi, dan atas saran Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, serta keinginan masyarakat Lombok.
“Silakan saja. Saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi,” ujar SBY.
SBY menyatakan bahwa jejak sejarah seseorang dapat dihapus oleh orang lain, namun catatan Tuhan tak akan pernah bisa dihapus.
“Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah seseorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja. Namun, saya sangat yakin, catatan Allah SWT tidak akan pernah bisa dihapus,” tegas SBY.
