Ngelmu.co – Perseteruan terjadi di antara Direktur Utama Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Perseteruan di antara keduanya terkait dengan impor beras.
Terkait perseteruan Buwas dengan Enggar, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar ikut menanggapi. Dahnil menyebut Joko Widodo sebagai Presiden yang tidak mampu memimpin. Menurut Dahnil, ketidakmampuan itu, terlihat jelas dari seteru yang terjadi antara Buwas dengan Enggar.
“Menurut saya Pak Jokowi adalah Presiden yang tidak memimpin. Masa bisa sampai terjadi seteru di bawahannya, seterunya pun secara terang-terangan,” kata Dahnil, Rabu (19/9), dikutip dari CNNIndonesia.
Baca juga: Kata Buwas Soal Mendag Sebut Gudang Bulog Penuh Bukan Urusannya
Dahnil menyatakan bahwa sungguh tak elok dan tak baik jika adanya seteru yang terjadi antara Enggar dan Buwas. Apalagi mereka, menurut Dahnil, berada di jalan yang sama sebagai bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi.
Selain itu, posisi Buwas dan Enggar pun tentu sama-sama sebagai bawahan yang bekerja di sektor perekonomian terutama komoditas pangan. Ditambah seteru yang terjadi di antara keduanya mencuat dan diperlihatkan secara terang-terangan di publik luas.
“Kok bisa berseteru terang-terangan di publik,” kata Dahnil.
Menurut Dahnil perseteruan itu bisa terjadi jika terdapat ketidakcakapan dalam kepemimpinan seorang Presiden. Oleh karena itu, Dahnil menilai seharusnya Jokowi sebagai presiden marah besar atau memberi teguran kepada bawahannya yang berseteru ini.
“Bagi saya sih ada masalah dengan kepemimpinan Jokowi, seteru ini kan sama saja dengan hinaan untuk dia dari bawahannya,” jelas Dahnil.
Tidak adanya kemampuan memimpin pada diri Jokowi tak hanya dilihat dari perseteruan antara Buwas dan Enggar. Dahnil juga mengungkapkan bahwa ia curiga ada kepentingan rente di dalam tubuh Kementerian Perdagangan. Sengkarut Bulog ini, menurut Dahnil, bisa terjadi karena ketidaklengkapan dan kesemrawutan data di kementerian itu yang berujung pada kepentingan rente.
Dahnil menilai bahwa data-data komoditas di Kementerian banyak yang silang sengkarut, dari mulai data komoditas pangan hingga data-data terkait kependudukan. Kemudian, data yang sengkarut ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh para mafia yang ingin melakukan rente.
“Orang berangkat dari data yang carut marut ini memanfaatkannnya sebagai tujuan rente,” kata Dahnil.
Diberitakan sebelumnya bahwa Buwas sempat memberikan suara berbeda terkait impor beras. Buwas menyatakan bahwa pemerintah lewat Kementerian Perdagangan tak perlu lagi mengimpor beras di paruh kedua tahun ini lantaran ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton. Buwas juga menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor.
Kemudian, pernyataan Buwas ini ditanggapi oleh Enggar. Enggar mengatakan bahwa kondisi Bulog yang tak memiliki tempat untuk menampung pasokan beras dari impor bukanlah urusan pemerintah.
