Ngelmu.co, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai baru yang akan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pertama kalinya pada tahun 2019. Namun rupanya partai yang dinakhodai mantan jurnalis Grace Natalie ini beberapa kali membuat sikap yang dinilai menimbulkan kontroversi.
Terbaru, Ketum PSI Grace bahkan dilaporkan kepada Kepolisian lantaran dianggap menolak Perda Syariah saat menyampaikan orasi dalam Hari Ulang Tahun (HUT) PSI ke-4 belum lama ini. Partai pendukung Jokowi yang hanya mendapatkan 0,2 persen suara versi LSI Denny JA ini dianggap beberapa kali melakukan “blunder” utamanya saat menyoroti kinerja hingga menyampaikan statemen ke publik. Berikut daftar sikap kontroversi yang ditunjukkan PSI, dikutip Ngelmu.co dari berbagai sumber.
1. Iklan diluar jadwal kampanye
PSI memenuhi panggilan Bawaslu DKI Jakarta terkait adanya dugaan iklan kampanye. Pihak PSI tidak membantah soal iklan tersebut. “Kita melakukan klarifikasi awal tentang iklan kita yang mengiklankan cawapres dan kabinet Indonesia kerja jilid kedua. Kita memberikan keterangan. Kita mengakui itu iklan kita yang pasang, nggak mungkin nggak,” kata juru bicara PSI Komaruddin kepada wartawan di kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung Sunter, Jakarta Utara, Rabu (2/5/2018).
Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyebut iklan PSI terindikasi melanggar aturan karena diduga masuk kategori kampanye di luar jadwal.”Kita menganggap ada dugaan indikasi pidana. Makanya sedang didalami, kita telusuri sampai di mana kita temukan bukti-buktinya. Lalu kita sampaikan ke Bawaslu RI,” kata Kepala Bidang Penindakan Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, di kantor Bawaslu DKI, Rabu (2/5/2018).
Puadi mengatakan partai politik peserta pemilu yang ditetapkan 17 Februari lalu belum boleh melakukan kampanye. Parpol hanya boleh melakukan sosialisasi internal, seperti nomor urut partai.
“Nah, ini karena memahami bawah ini adalah salah satu kampanye di luar jadwal, karena partai peserta pemilu setelah ditetapkan sebagai partai tanggal 17 Februari itu keluarlah surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU nomor 216 itu, bahwa partai itu tidak boleh melakukan kampanye, hanya sosialisasi,” ujarnya.
Karena itu, partai yang melakukan kampanye di luar jadwal bisa dikenai pidana. Jadwal kampanye sendiri baru dimulai pada 23 September nanti.”Jadi ketika ada partai yang sudah ditetapkan kemudian dia berkampanye atau beriklan, kami menilai ini kampanye di luar jadwal. Ini bisa dipidana ini, ada masuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 492,” tuturnya.
2. Sudutkan Keluarga Cendana
PSI kembali tersandung masalah. Setelah kasus iklan PSI, kini masalah kembali mendera. Kali ini, Ketua Umum Generasi Muda Berkarya (GMB) Andreas Nandiwardhana meminta kepada PSI untuk minta maaf kepada Partai Berkarya terkait video yang telah viral di media sosial (medsos) yang menyudutkan keluarga Cendana. “Kami minta PSI untuk minta maaf dan mencabut video yang sudah viral di media sosial,” kata Andreas dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (4/6/2018).
Video yang sudah diakui diunggah PSI kurang lebih 43 detik itu, terungkap sejumlah cuplikan yang menyudutkan Presiden kedua dan keluarga besar Soeharto. Andreas mengatakan, sikap PSI itu bisa dikategorikan sebagai kampanye hitam, yang sifat dasarnya memfitnah dan sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan politik. “Ini harus kita lawan bersama karena kualitas demokrasi kita jadi rusak,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Bidang PolhukamDPP-GMB M. Tasrif Tuasamu mengatakan, GMB melaporkan DPP PSI ke Bawaslu. “Laporan kami terkait dengan pelanggaran dan kampanye hitan yang memang sengaja dilakukan oleh PSI,” katanya.
GMB meminta Bawaslu untuk bertindak tegas terhadap PSI, sehingga tidak ada lagi kampanye hitam yang dapat dan dimanfaatkan banyak isu. “Mulai dari isu etnis, kehidupan pribadi, dan sebagainya,” ucapnya.
Sementara itu, PSI tak peduli dengan segala ancaman dan kecaman dari sejumlah ormas di bawah Partai Berkarya. Partai pimpinan Grace Natalie itu tetap mempertahankan video tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) era Presiden Soeharto di laman Facebook mereka.
Dia merasa, pihaknya tidak menyerang Soeharto secara personal. PSI menyoroti praktek-praktek politik yang akhirnya membawa pada jatuhnya Soeharto pada Mei 1998.
Menurut Andy, apa yang disajikan di video tersebut merujuk pada fakta sejarah yang sudah dikenal publik secara luas. Selain itu, video tersebut merupakan bagian dari upaya pendidikan politik bagi kaum muda yang mungkin terkecoh dengan upaya pembangunan opini bahwa kondisi Orde Baru (Orba) jauh lebih baik daripada saat ini.
“Upaya penyesatan opini ini harus dilawan. Karena itu, PSI merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan sekaligus menginformasikan tentang kejahatan-kejahatan Orde Baru,” paparnya.
Diketahui, sepanjang Mei 2018, PSI setiap hari mengunggah video berdurasi satu menit tentang berbagai praktek kotor di masa Orbar. Ini di antaranya, pelanggaran HAM, DOM (Daerah Operasi Militer), penindasan umat Islam, penculikan aktivis, KKN, pemberangusan pers, kebebasan berekspresi, dan sebagainya.
3. Kontroversi video sawit
Video buatan PSI tentang sawit jadi kontroversi. Meski PSI sudah memberi penjelasan, kritik masih datang dari Walhi. Video berjudul ‘Gadget Murah Karena Sawit’ diunggah di akun-akun media sosial PSI. “Dolar naik bikin harga gadget mahal. Tapi sawit bisa jadi solusinya. Gimana caranya?” tulis PSI di caption-nya.
Lewat video itu, PSI mengajak memberi dukungan terhadap ekspor komoditas, terutama sawit, karena menyumbang devisa terbesar. Menurut PSI, makin banyak kita mengekspor, rupiah jadi makin kuat dan harga barang impor, termasuk gadget, jadi murah.
“Maka kita berharap industri sawit diringankan dari berbagai biaya sehingga ekspor sawit bisa melesat lebih kencang, cadangan devisa bertambah, jadi rupiah kita kuat,” tulis PSI di videonya. Video itu juga menampilkan foto jubir Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis PSI Rizal Calvary.
Video ini menjadi polemik karena PSI dianggap mendukung industri sawit yang merusak lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pengurus PSI karena dianggap tidak paham persoalan sawit, baik dalam video maupun penjelasannya.
“Kami menilai bahwa Sis Bro pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia, bahkan dalam konteks global, dan semakin nggak nyambung jika dihubungkan dengan tujuan video ini, agar rupiah stabil,” ungkap Walhi dalam siaran pers di situsnya pada 16 September 2018.
Walhi beranggapan tidak ada istilah ‘sawit putih’ seperti yang diungkap PSI. PSI juga dianggap memakai argumentasi parsial dan sempit. Oleh sebab itu, Walhi memberi sederet catatan kepada PSI soal industri sawit, mulai dampak ekonomi hingga dampak lingkungan hidup.
Walhi menepis anggapan bahwa soal sektor sawit berkontribusi pada perekonomian nasional dan penerimaan pajak. Walhi juga mengutip pernyataan KPK soal biaya lingkungan hidup dari industri ekstraktif yang dinyatakan sebagai kerugian negara.
“Usulan PSI untuk menghapus pungutan sawit juga keliru. Ini membuat pengusaha sawit diuntungkan dua kali, dari nilai kurs yang meningkat dan pembebasan dari kewajiban membayar pungutan sawit,” papar Walhi.
Walhi juga mengingatkan soal dampak lingkungan hidup dari sektor sawit dengan mengutip data kebakaran hutan di konsesi perkebunan kelapa sawit. Walhi menilai PSI justru menggadang-gadang model ekonomi yang usang dan rapuh.
“Sebagai partai politik baru, harusnya PSI ini muncul dengan gagasan baru yang membawa harapan bagi keselamatan masa depan bumi dan kemanusiaan yang lebih baik, demi generasi yang akan datang,” tutup Walhi.
4. Tolak perda syariah
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas kasus dugaan penistaan agama. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) menyatakan dugaan penistaan agama itu merujuk pada pernyataan Grace bahwa partainya tak akan pernah mendukung peraturan daerah yang berbasiskan agama seperti perda syariah dan perda injil.
“Statement itu sudah masuk unsur ungkapan rasa permusuhan, juga masuk ujaran kebencian kepada agama,” kata Sekretaris Jenderal PPMI Zulkhair di gedung Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat 16 (11/2018).
Grace Natalie sebelumnya mengatakan PSI tak akan mendukung perda apapun yang berlandaskan agama seperti Perda Syariah dan Perda Injil.
“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa,” kata Grace saat berpidato dalam acara ulang tahun PSI yang keempat di ICE BSD, Tangerang Selatan, Ahad (11/11/2018).
