Ngelmu.co, JAKARTA – Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin Ade Irfan Pulungan memberikan kritiknya kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anies Rasyid Baswedan seputar pemberian izin monumen nasional (Monas) untuk lokasi kegiatan Munajat 212 pada Kamis (21/2/2019) malam lalu.
Ade mengatakan agenda Munajat 212 ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Dia mengatakan seharusnya Pemerintah Provinsi memantau kegiatan keagamaan pada tahun politik, karena Komisi Pemilihan Umum belum memberikan izin melakukan kampanye di tempat terbuka.
“Kalau memang izinnya itu terhadap masalah acara keagamaan, seharusnya ada pantauan secara resmi dari pihak Gubernur. Karena kita ketahui bersama, hari ini belum diperbolehkan melakukan kampanye terbuka,” katanya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019), seperti dikutip Detik.com.
Dia menduga Munajat 212 adalah bentuk kampanye terbuka mendukung Prabowo-Sandi, sehingga dirinya meminta Anies mengkaji ulang proses perizinan itu.
Selain itu, Ade juga mengatakan di setiap acara keagamaan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, dan mengimbau para kepala daerah untuk tidak memberikan izin terhadap acara-acara seperti itu.
“Nah, justru itu, jangan dijadikan sebuah acara yang bersifat keagamaan, tapi isinya melakukan kampanye-kampanye terhadap paslon tertentu. Ini yang kami protes, ini yang kami imbau kepada katakanlah pejabat-pejabat daerah tertentu yang memberikan kewenangan izin terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tertentu,” jelasnya.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam agenda malam munajat ini diantaranya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
Kemudian juga Titiek Soeharto,Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Neno Warisman, Sekjen Forum Ulama Indonesia (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan politisi PAN Abraham Lunggana.
