Ngelmu.co – Calon presiden petahana, Joko Widodo kembali mendapatkan kritik pedas. Kali ini datang dari Rocky Gerung, ia mengomentari rencana program Jokowi yang ingin menambah ‘koleksi kartu’-nya. Rocky mempertanyakan, dari mana sumber dana yang nantinya akan dipakai untuk mewujudkan janji kartu pra-kerja tersebut.
Hal itu ia ungkapkan saat mengisi acara forum ‘Pikiran, Akal, dan Nalar’ di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (13/3/2019). Ia menyebut jika sudah banyak kartu yang dikeluarkan oleh Jokowi, dan kartu pra-kerja menjadi rencana baru yang tidak masuk akal.
[read more]
“Kartu pra-kerja, yang kelihatannya agak absurd, karena kalau diiyakan, berapa ratus juta yang akan dibiayai negara? Ratusan juta penganggur akan dibiayai oleh negara, uangnya dari mana? Nyuri dari mana? Seluruh tuyul di Jawa Tengah dikumpulin (juga) ogah untuk nyuri, karena terlalu banyak yang mesti dicuri,” ujarnya, dilansir dari Detik.
“Saya kira, masih ada satu kartu di kantong beliau, kartu pra-dungu. Dan jangan berharap kartu itu akan dibagikan, karena dia akan pakai sendiri kartunya itu,” imbuhnya.
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
Pengangguran Diberi Gaji, INDEF: Kebijakan Populis yang Berbahaya …
[/su_box]
Rocky juga menyampaikan, jika menurutnya penampilan petahana saat ini justru tidak mengangkat elektabilitas. Kabar tentang TKI Siti Aisyah yang bebas dari hukuman mati di Malaysia, karena intervensi pemerintah Indonesia pun dipertanyakan oleh Rocky. Karena pada akhirnya, kenyataan terungkap jika yang terjadi tidak seperti yang diberitakan. Siti Aisyah bebas sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan hasil lobi-an pemerintah.
“Saya baca di media luar negeri, Mahathir Mohammad bilang tidak ada intervensi,” tandasnya.
Hingga Rocky pun menganggap upaya pencitraan tersebut tidak akan berhasil, jika yang dicitrakan tidak bisa mendukung. Hal-hal itulah yang justru dapat membuat surveyor di lingkungan istana ikut khawatir.
“Anda lihat bahwa upaya untuk mengemas seseorang tidak mungkin berhasil, kalau yang bersangkutan memang tidak punya standar minimal sebagai pejabat publik, sebagai tokoh, sebagai kandidat,” tegasnya.
[/read]
