Ngelmu.co – Torehan sejarah berhasil dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, di mana untuk pertama kalinya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berhasil diraih.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial pun mengaku bersyukur, karena di awal pemerintahannya mampu menghasilkan prestasi yang cukup baik dengan meraih WTP. Menurutnya, prestasi tersebut adalah hasil kerja keras seluruh jajaran yang ada di Pemkot Bandung.
“Sesungguhnya yang dilakukan kami adalah berupaya membangun rekonsiliasi, sejak saya dilantik. Dan kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya terutama di internal. Ya, kita berhasil mendapat opini WTP dari BPK, alhamdulillah, kita respons positif,” tuturnya.
Namun demikian, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung tetap mengingatkan jajarannya agar tidak cepat puas diri. Sebab menurutnya, kesuksesan yang diraih saat ini harus bisa dijadikan pelecut semangat, untuk kerja lebih baik lagi ke depannya.
“Harapan saya, tentu saja setelah mendapat WTP sama dengan kota/kabupaten lain, kita harus terus meningkatkan kinerja kita dalam penataan keuangan daerah yang baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, Pemkot Bandung mampu menyajikan laporan yang baik. Sehingga dinilai layak untuk menerima WTP.
“Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan selamat atas prestasinya (Bandung) meraih opini baik. Setelah beberapa tahun terakhir dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Saya yakin ini diperoleh dari upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran pemerintahan, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,” ujar Kepala BPK Provinsi Jabar, Arman Syifa, Selasa (28/5), seperti dilansir dari Detik.
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
“Wali Kota Termiskin di Dunia, Tapi Amat Kaya Jiwa dan Nuraninya”
[/su_box]
Sementara Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna menyebut kegagalan Kota Bandung dalam meraih WTP selama ini, disebabkan oleh masalah pengelolaan aset yang kurang baik.
“Aset itu totalnya ada di angka Rp20 triliun lebih. Sampai ke Rp11 triliun, turun ke angka Rp1,2 triliun. Alhamdulillah, akhirnya mentok di angka Rp23 miliar,” terangnya.
Tak hanya perihal aset, masalah utang jangka pendek dan piutang sewa juga berhasil ditekan, bahkan salah satunya sudah diselesaikan. Maka tak heran jika penilaian dari pemeriksaan BPK terus meningkat.
“Utang jangka pendek clear, semua 0. Piutang sewa juga progressnya sangat luar biasa. LHP juga kita sudah masuk di angak walaupun belum sampai 95 persen, tapi kalau tidak salah waktu itu sudah diangka 71,28 persen, dan angka kita sudah di angka 70 persen,” pungkasnya.
