Ngelmu.co – Terkait isu bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar partai berlambang matahari putih itu bisa membangun komunikasi secara lebih aktif. Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding menyatakan, PAN tidak perlu menunggu ajakan terlebih dulu jika memang ingin merapat ke Istana.
“Saya kira teman-teman yang punya niat bergabung (PAN), jangan nunggu diajak, ya. Proaktif saja membangun komunikasi dan lobi. Kalau harus diajak, jangan dimaknai misal, ‘eh, ayo gabung’, seperti itu ya,” tuturnya, Kamis (4/7), seperti dilansir dari Detik.
Namun, bergabungnya partai koalisi Prabowo-Sandi, menurut Karding, harus melalui proses penyamaan visi misi terlebih dulu. Itu sebabnya, ia mengingatkan soal pentingnya pelobian dan diskusi.
“Kan butuh proses penyamaan visi, komitmen, karena tidak mungkin gabung begitu saja. Karena kita pernah berbeda. Jadi jangan mau, tapi tidak mau, atau sebaliknya. Kita diskusikan, karena di politik memang harus dibuat ruang diskusi dan diplomasi,” lanjut Karding.
Ia mengatakan, Jokowi memang menebar sinyal dan membuka peluang bagi seluruh pihak untuk ikut membangun bangsa. Jokowi, menurut Karding, tidak menutup pintu, selama tujuannya demi persatuan bangsa.
“Kerendahan hati Pak Jokowi untuk mengajak semua adalah demi mementingkan persatuan bangsa ini. Kalau hanya dari sisi politik, hanya mau kuat-kuatan saja, pendukung yang ada sudah lebih dari cukup untuk mengawal dan mengefektifkan program pemerintah selama 5 tahun,” ujarnya.
“Jadi jangan dipaksa se-akan Pak Jokowi yang mengemis untuk mengajak semua bergabung,” pungkas Karding.
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
PAN: Mayoritas Pengurus Wilayah Ingin Membangun Negara Bersama Jokowi-Ma’ruf
[/su_box]
Sebelumnya, Sekjen PAN, Eddy Soeparno memang menyatakan sikap politik partai akan ditetapkan dalam Rakernas. Dan ia menyampaikan jika bergabungnya PAN dengan pemerintah, menjadi salah satu opsi.
“Memang sekarang ‘kan opsinya bisa dikatakan tidak banyak. Satu, bergabung ke pemerintah dengan catatan kalau diajak dari sana. Kedua opsinya jadi oposisi, apakah itu sendiri ataukah membangun koalisi oposisi. Ketiga, juga tidak jadi oposisi. Tapi jadi pihak yang kritis konstruktif,” jelas Eddy, Kamis (4/7).
