Gubernur DKI Jakarta merespons cepat rencana kenaikan iuran BPJS. Anies akan menyiapkan dana talangan sebesar Rp 93 miliar untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta.
Menurut Anies, langkah tersebut dilakukan
untuk mengantisipasi kenaikan jumlah tunggakan ke rumah sakit karena pasien tak sanggup membayar kenaikan iuran.
“Kalau di Jakarta, tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan prinsip dari Bank DKI. Sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/8) seperti dikutip CNN Indonesia.
Pernyataan Anies dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini. Dia menyampaikan total dana yang disiapkan Rp 93 miliar berupa kredit supply financing (SCF).
Dana tersebut bersifat cadangan atau talangan sehingga baru dapat digunakan ketika RSUD atau RSKD membutuhkannya. Selama tak digunakan, dana akan tersimpan di Bank DKI.
Rincian penyaluran dana itu akan disebar untuk enam rumah sakit daerah, yakni RSKD Duren Sawit Rp5 miliar, RSUD Budhi Asih Rp15 miliar, RSUD Koja Rp20 miliar, RSUD Pasar Rebo Rp18 miliar, RSUD Tarakan Rp15 miliar, dan RSUD Cengkareng sebesar Rp20 miliar.
“Dengan pengelolaan cash flow yang lebih baik, sejumlah RSUD tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” kata Herry dalan keterangan tertulis, Jumat (30/8).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kenaikan iuran BPJS kelas mandiri I naik 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang.
Rencana kenaikan iuran BPJS tersebut sudah ramai dibahas. Di media sosial, warganet mempertanyakan kebijakan tersebut.
