Ngelmu.co – Di tengah maraknya partai politik di luar koalisi Jokowi-Ma’ruf yang merapat ke Istana, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memutuskan untuk tak ikut gabung Kabinet Kerja Jilid II. Namun, apa alasannya sehingga mereka tetap memutuskan berada di luar pemerintahan?
Menyikapi Pembentukan Kabinet Kerja Jilid II
PKS menegaskan, pihaknya akan tetap pada keputusan awal, yakni menjadi oposisi, dan tak akan mengeluarkan kejutan dengan mendadak mengubah jalan.
“Tidak ada. Memang wartawan menunggu kejutan, ya?” kata Presiden PKS, Sohibul, sambil tertawa saat ditanya oleh wartawan, tentang ada atau tidaknya politisi PKS yang dipanggil Jokowi sebagai calon menteri.
“Saya yakin pak Jokowi sudah tahu dan memahami sikap PKS. Insya Allah, saling memahami dan menghormati pilihan sikap masing-masing, itu lebih baik,” sambungnya.
Di internal partai, kata Sohibul, memang mulai bermunculan diskusi serta wacana, terkait pertimbangan untung rugi berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
“Desakan untuk merapat tidak ada. Tetapi yang memberi masukan tentang positif negatif berada di luar maupun di dalam pemerintahan, tentu ada,” ujarnya.
“Secara umum, yang menginginkan PKS di luar pemerintahan jauh lebih besar daripada yang menginginkan di dalam,” imbuhnya, seperti dilansir Gatra, Senin (21/10).
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
Maklumat Presiden PKS
[/su_box]
Berikut alasan sikap politik PKS, tetap memilih berada di luar pemerintahan:
1. Memenuhi logika atau kepantasan demokrasi, di mana harus ada check and balances terhadap kekuasaan.
“Bagaimana jadinya nasib demokrasi, jika tidak ada yang mengawal penguasa?” tutur Sohibul.
2. Diperlukan pendidikan demokrasi yang benar, sebab dalam demokrasi, selalu ada kontestasi, dan dalam kontestasi, pasti ada yang menang atau terpilih.
Maka, yang kalah atau tidak terpilih, seharusnya bisa mempersilakan kepada yang memang untuk menjalankan ‘kekuasaan’. Sementara yang kalah, dipersilakan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Terus berjuang agar di kontestasi berikut, bisa menang. Itulah sirkulasi kekuasaan demokrasi,” ujar Sohibul.
3. Mendengar suara rakyat yang menginginkan pemerintahan Jokowi periode kedua, harus diawasi.
“Ini terbukti dari survei-survei, di mana lebih dari 70 persen responden, menginginkan adanya partai di luar pemerintahan,” kata Sohibul.
Maka, PKS ingin memenuhi keinginan mayoritas masyarakat tersebut. Meskipun harus berbeda jalan dengan mitra koalisi di Pilpres 2019 lalu.
“Kan sudah memilih jalan sendiri-sendiri,” pungkasnya sembari tersenyum.
