Ngelmu.co – Miris membaca berita soal rencana anggaran Pemprov DKI tahun 2020 yang diperbincangkan masyarakat belakangan. Pengadaan lem aibon Rp 82,8 miliar dan ballpoint Rp 123,8 miliar adalah contoh keanehan pada RAPBD itu.
Dalam video yang dirilis oleh diskominfotik Pemprov DKI, Gubernur Anies Baswedan sampai garuk-garuk kepala melihat angka-angka yang tidak masuk di akal.
Ketika Rapat Pembahasan RAPBD 2020 bersama SKPD, Anies berpesan tegas agar anggaran Jakarta yang bertriliun-triliun rupiah tersebut bisa menyentuh rakyat yang paling miskin. Ia juga menyindir, “kita ini ingin meningkatkan pendidikan atau mau membahagiakan yang bekerja di bidang pendidikan?”
Anies marah ada anggaran penghapus dan kalkulator masing-masing sebesar 31 miliar.
“Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos,” katanya.
“Karena itu kita perani satu-satu,” imbuhnya.
Tidak boleh ada anggaran tidak jelas, perintahnya. Cukup sudah belanja yang tidak penting.
Anies bukannya diam terhadap bau mark up yang menyengat. Terbantah sudah apa yang dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah bahwa Gubernur DKI itu tidak mungkin mengecek satu per satu usulan anggaran dalam rancangan KUA PPAS 2020.
Potongan-potongan video dari diskominfotik saat Anies membredel angka-angka rekaan anak buahnya sudah tersebar di media sosial.
Hanya saja bagi hatersnya, Anies tetap dituduh bersalah walau ia telah melawan. Berbeda ketika Ahok juga dikerjai para perancang anggaran – sampai-sampai ia mengatakan “pemahaman nenek lu” – haters Anies memuji-muji Ahok setinggi langit. Sama-sama dikerjai bawahan, sama-sama melawan, tapi yang satu dibully yang satu dipuji.
Di jaman Jokowi-Ahok pun pernah terjadi anggaran ganda APBD 2014 yang mencapai 1,8 Triliun yang ditemukan BPK DKI Jakarta.
Kala itu Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mensinyalir adanya pembiaran oleh Gubernur Jokowi. Sampai muncul suara mendesak KPK turun tangan melakukan penyidikan, yang dilantangkan oleh Koordinator Barisan Muda Anti Korupsi (Berantas) Hamidi.
Kasus anggaran UPS tahun 2016 juga belum begitu lama berlalu. Jadi, memang anggaran fantastis ini sudah jadi penyakit sejak lama. Tak hanya di Jakarta, bahkan di Pemprov seluruh Indonesia. Bedanya, media lebih sibuk menyoroti ibu kota. Apalagi yang memimpin saat ini adalah orang yang mendapat dukungan umat Islam.
Anies melawan sendirian. Karena sampai saat ini belum ada wakil tempat membagi kerjanya. Padahal PKS telah menyodorkan dua kandidat yang sangat bisa diandalkan untuk memeriksa anggaran. Sayang, DPRD DKI terlalu lama kerjanya untuk memutuskan pengganti Sandiaga Uno itu.
Antara Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto harusnya sedang menemani Anies hari-hari ini untuk menyisir keanehan dalam RAPBD 2020. Mereka berdua sama-sama alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dari latar belakang pendidikan, sudah cukup bukti keandalan mereka.
Ditambah lagi karir Ahmad Syaikhu sebagai anggota DPRD Bekasi pada 2004 dan DPRD Jabar periode 2009-2013. Pada 2013, Syaikhu mendampingi Rahmat Effendi memimpin kota Bekasi setelah menang dalam Pilkada.
Sementara Agung Yulianto memulai kariernya sebagai auditor dan sempat berdinas di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Pusat. Terakhir ia memutuskan untuk menjadi pengusaha.
Uji kepatutan dan kelayakan telah digelar bulan Februari 2019 lalu untuk mereka berdua. Hasilnya, menurut ketua tim penguji Ubedilah Badrun, keduanya memiliki kelebihan yang bisa memperkuat Anies Baswedan mengelola provinsi yang dihuni 10,5 juta jiwa itu.
Syaikhu memiliki modal yang kuat di bidang pemerintahan. “Syaikhu itu mampu mengambil keputusan-keputusan karena mungkin latar belakangnya sebagai eksekutor. Dia terlihat mudah untuk memilih kebijakan,” kata Ubedilah kepada CNNIndonesia.com.
Sementara Agung memiliki kemampuan untuk menerjemahkan setiap visi menjadi suatu program. Selama fit and proper test, kata Ubed, Agung terlihat menonjol di bidang ekonomi.
Dia dinilai mampu menguasai isu perekonomian terutama peta ekonomi di Jakarta. Agung juga dipandang sebagai orang yang terbuka saat ujian.
“Dia memahami pola keuangan pemerintah dan mampu di eksekutor di ekonomi. Penguasaan detail tentang peta ekonomi juga terlihat pada diri Agung.”
Bisa dibayangkan bila yang menjadi wakil Anies adalah Muhammad Taufik yang pernah terjerat kasus korupsi logistik pemilu? Apakah tepat bila profil seperti itu yang membantu Anies mengawasi anggaran?
Liputan6 pernah mengangkat berita bahwa politikus Gerindra itu dicalonkan partainya menjadi pengganti Sandiaga Uno.
“Sudah ada, Pak Taufik. Tetap. Kan ditunjuk oleh DPP saya enggak bisa jawab,” kata Anggota DPRD DKI asal Gerindra, Syarif kepada Liputan6.
Sekali bahwa balai kota butuh sosok Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto. Menurut saya, zalim lah anggota DPRD yang sengaja mengulur-ngulur penetapan wagub Jakarta. Harusnya masyarakat ibukota sekarang bisa tenang dipimpin oleh orang yang amanah dan paham seluk beluk anggaran.
Oleh: Zico Alviandri
