Ngelmu.co – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, soal dirinya yang tak pernah marah di publik, meskipun tahu ada kesalahan dalam menyusun anggaran, sebagai hal yang tak etis.
“Soal begitu, bukan soal marah-tidak marah, tapi persoalannya, bagaimana prosedur yang ada, bisa diikuti seluruh aparaturnya, gitu lho,” tuturnya, seperti dilansir Detik, Kamis (31/10).
“Jadi ketika ada masalah, jangan melempar kepada sistem, jangan melempar kebiasaan orang lain, enggak etis juga, gitu lho,” sambung Gembong.
Pernyataan Anies tersebut, dinilai Gembong, menyindir gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Iya (sindir Ahok), enggak etislah, enggak eloklah,” kata Gembong.
“Seharusnya menjaga transparansi. Seluruh ASN harus melakukan, tahun depan itu sudah mulai pembangunan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gembong mengaku tak masalah dengan gaya kepemimpinan gubernur-gubernur DKI Jakarta, karena menurutnya, yang lebih penting adalah menjalankan sistem transparan.
“Saya menghormati gaya Pak Anies yang begitu, itu memang style beliau seperti itu, kita hormati itu. Tapi soal transparansi, soal keterbukaan, ini berlaku umum, siapapun,” kata Gembong.
“Baik Ahok, Djarot, harus melakukan keterbukaan kepada publik. Persoalan ‘kan di situ. Saya tidak mau persoalan personal. Tapi bagaimana keterbukaan, diharapkan publik,” lanjutnya.
Baca Juga: Solusi yang Ditunda-tunda Untuk Anies dan Jakarta
Dalam mengelola rencana anggaran, Anies dianggap belum transparan.
Sebab, seharusnya sebelum dibahas, rencana anggaran diunggah ke situs resmi Pemprov DKI, agar mendapat tanggapan dari masyarakat.
“Kalau dulu pra-pembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD kita. Kenapa di-publish zaman itu, karena mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan,” ujar Gembong.
“Jadi, ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran, dikomplain publik, maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, ‘kan begitu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anies mengaku, sudah memeriksa rencana anggaran Jakarta untuk tahun 2020, sebelum menjadi sorotan publik seperti saat ini.
Meskipun menemukan keanehan, Anies memilih untuk tak mengumbar kemarahan, apalagi mengumumkannya.
Ia menuturkan, sempat mengumpulkan jajarannya, 23 Oktober 2019 lalu, dan meminta mereka untuk menyisir ulang proses penyusunan anggaran.
Kegiatan itu berjalan tertutup, tak diliput oleh media. Videonya pun baru diunggah, Selasa, 29 Oktober 2019.
“Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung. Jadi mengerjakan itu tidak kemudian… saya kerjakan,” kata Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10).
“Satu-satu lihat, tim kita review satu-satu, dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan keluar,” imbuhnya.
Anies lebih memilih koreksi internal, tidak mengumumkan serta menyoroti anak buahnya secara terbuka, agar tak menimbulkan kehebohan.
Ia tak mau terlihat memarahi anak buahnya yang salah. Anies lebih ingin memperbaiki sistem.
“Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari,” jelas Anies.
“Tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya, ini harus dikoreksi, karena mengandalkan manual,” pungkasnya.
