Ngelmu.co – Terkait wacana pelarangan penggunaan niqab di instansi pemerintah, GP Ansor minta Menag pelajari radikalisme lebih dulu, serta kaitannya dengan cara berpakaian seseorang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholis Quomas.
GP Ansor Minta Menag Pelajari Radikalisme
Permintaan tersebut muncul, karena alasan Fachrul melarang penggunaan niqab adalah demi keamanan.
Fachrul menyebut, kebijakan itu perlu dikaji, mengingat peristiwa penusukan yang terjadi pada mantan Menko Polhukam, Wiranto.
Baca Juga: Kaji Pelarangan Niqab di Instansi Pemerintah, Menag: Demi Keamanan
Alasan itu yang kemudian membuat Yaqut khawatir, Menag akan membuat aturan yang sebenarnya tak perlu, terlebih untuk hal yang tidak Fachrul pahami.
“Pelajari dulu itu radikalisme, terorisme, ideologinya seperti apa? Berhubungan enggak sama cara berpakaian orang?” tuturnya, seperti dilansir RMOL, Kamis (31/10).
“Gak usah aneh-aneh lah saya kira,” sambung Yaqut yang ditemui di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga menyebut, meskipun niqab merupakan budaya Arab, perlu diingat jika Indonesia juga dimerdekakan atas perjuangan lintas budaya dan agama.
“Sah-sah saja dong kalau ada budaya Arab, ada budaya China, Jawa, dan lain-lain?” ujarnya bertanya.
“Sebaiknya saling menghargai, itu lebih penting,” pungkas Yaqut.
Baca Juga: Usai Niqab, Menag Bicara soal Celana Cingkrang
Sebelumnya, demi keamanan, Fachrul berencana mengkaji pelarangan niqab di instansi pemerintahan. Rencana tersebut, kata Fachrul, masih dalam kajian. Namun, aturan itu sangat mungkin untuk diterapkan oleh Kemenag.
“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan,” tuturnya.
“Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” imbuh Fachrul, di acara Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid, di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).
