Ngelmu.co – Tidak tercatatnya peristiwa Resolusi Jihad di Surabaya, 22 Oktober 1945 silam, yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari selaku Ketua PBNU saat itu, ke dalam catatan resmi Sejarah Nasional Indonesia, di Museum 10 Nopember (November), menjadi sorotan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Sosiantomo.
Resolusi Jihad Tak bisa Dihilangkan
“Dalam diorama di museum ini, kita lihat ada missing link (mata rantai yang hilang),” tuturnya saat berkunjung, dalam rangka Hari Santri 2019 lalu, seperti dilansir Antara News.
Menurut Sigit, Resolusi Jihad sebagai catatan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, belum tercantum.
Padahal, pemobilisasian rakyat Surabaya dan sekitarnya, untuk melawan pasukan Belanda yang membonceng Inggris itu, tak bisa dipisahkan dari sejarah.
Peristiwa tersebut, dinilai Sigit, sebagai titik tolak perjuangan arek-arek Suroboyo, di mana puncaknya terjadi pada pertempuran 10 November 1945.
“Jadi, kita tidak bisa hanya memperingati Hari Pahlawan, tanpa memperingati kontribusi Santri dalam kemerdekaan yang demikian besar,” ujarnya.
Maka, Sigit pun meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya, selaku pengelola museum, agar menambahkan Peristiwa 22 Oktober 1945, ke dalam diorama perjuangan kemerdekaan yang terpampang.
Pentingnya Pemberdayaan Santri
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, pentingnya pemberdayaan santri, dan pondok pesantren.
“Alhamdulillah, kemarin kita turut menggolkan Undang-undang Pesantren, sehingga keberadaan, kemandirian, dan ke-khas-an pondok pesantren, lebih terjaga,” kata Sigit.
Lebih lanjut ia mengatakan, UU Pesantren dapat menjaga kelestarian sistem pengajaran pesantren.
Sigit pun berharap, pemerintah serta pemerintah daerah, bisa memberi perhatian serta dukungan lebih, baik moril pun finansial.
“Soal izin pendirian pesantren juga diatur, agar tidak dipersulit,” beber pria asli Surabaya itu.
Baca Juga: Menengok Sejarah 22 Oktober Sebagai Hari Santri
Politikus PKS yang juga merupakan Wakil MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyuarakan hal serupa.
“Tanggal 22 Oktober 1945, saat KH Hasyim Asy’ariy fatwakan Resolusi Jihad, dinilai jadi titik awal perjuangan 10 November,” tuturnya.
“Tapi peristiwa penting itu tak tercatat di Museum 10 November, di Surabaya. PKS usulkan agar Resolusi Jihad 22 Oktober 45, masuk catatan sejarah,” pungkas HNW.
Sebelumnya, kunjungan Sigit ke museum, diikuti fungsionaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jatim.
Agenda tersebut juga dihadiri anggota DPRD Surabaya, yakni Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti; Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto; Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati; dan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Surabaya, Ibnu Shobir.
Kunjungan tersebut diakhiri dengan diskusi dan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, terkait catatan Sejarah Nasional.
Begitupun kepada Pemerintah Kota Surabaya, selaku pengelola Museum 10 November.
