Ngelmu.co – Meski terus mendapatkan kecaman internasional, pemerintah Negeri Tirai Bambu, menegaskan negaranya akan tetap mempertahankan kamp konsentrasi di Xinjiang, China. Tak peduli, sekalipun negaranya dituding membelenggu kebebasan beragama etnis Uighur.
Kamp Konsentrasi Xinjiang Terus Dikecam
Sejak didirikan, keberadaan kamp tersebut memang tak pernah berhenti menuai protes.
Sebab, muncul pengakuan-pengakuan, jika kamp-kamp itu, digunakan untuk menahan jutaan warga Uighur, pun umat Muslim, di Xinjiang.
Warga Muslim, di dalam kamp tersebut, di-doktrin untuk meninggalkan ajaran agama, serta diajarkan mencintai Partai Komunis.
Jelas, kegiatan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Bahkan, Amerika Serikat telah mengeluarkan undang-undang, untuk menjatuhkan sanksi bagi para pejabat China, yang terbukti melanggar HAM, di Xinjiang.
Namun, lagi-lagi, meskipun telah mendapat protes dan kecaman, Kepala Region Barat-Jauh China, Shorat Zakir, terus membantah tudingan.
Menurutnya, jutaan warga Muslim di kamp tersebut bukanlah tahanan.
Sama seperti pembelaan yang pernah disampaikan oleh pemerintah China sebelumnya, Zakir, yang mengatakan kamp di Xinjiang merupakan pusat pendidikan vokasional.
“Siswa di sana telah sadar, bahwa dengan bantuan pemerintah, mereka telah mendapat pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” tuturnya, seperti dilansir AFP, Senin (9/12).
Pelatihan di kamp tersebut, lanjut Zakir, akan segera selesai. Namun, akan ada pula siswa-siswa baru yang masuk untuk menerima ‘edukasi’.
“Langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah daerah Xinjiang adalah melanjutkan pelatihan secara rutin, normal, dan terbuka bagi kader desa, petani, penggembala, lulusan baru, dan pengangguran,” sambungnya.
Baca Juga: Dokumen Bocor, Terungkap Cara China Kelola Kamp di Xinjiang: Tak Ada Belas Kasih
Padahal, November lalu, media ternama AS, New York Times, telah merilis 403 dokumen rahasia China.
Di mana pada dokumen tersebut, berisi tindakan keras Pemerintah China, terhadap etnis minoritas Xinjiang.
Bahkan, salah satu dokumen memperlihatkan, bahwa Presiden Xi Jinping sendiri yang menginstruksikan kepada para pejabatnya, untuk tidak memberi ampun bagi ekstremisme.
Sementara itu, pada dokumen terpisah yang didapat Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICJ), juga memperlihatkan pejabat China, yang diperintahkan untuk memantau kondisi kamp, serta mencegah pihak-pihak yang ingin kabur.
