Ngelmu.co – Kekejaman rezim negara China kepada masyarakat muslim Uighur ternyata tak hanya melalui aksi fisik saja. International Consortium of Investigative Jounalist (ICIJ) sebuah konsorsium jurnalis beberapa waktu lalu membocorkan dokumen rahasia yang cukup mengejutkan. Rezim pemerintahan China ternyata menindas muslim Uighur dengan menggunakan taktik teknologi canggih selain pengawasan eksekusi fisik yang kejam.
Laman Business Insider, pada hari Selasa 17 Desember 2019, seperti yang dilansir oleh viva.co.id, membeberkan isi dokumen tersebut yang menyatakan bahwa otoritas China menindas muslim Uighur melalui skema penggunaan aplikasi berbagi file, Zapya. Yaitu sebuah Aplikasi gratis dan populer di masyarakat China.
ICIJ membeberkan, aplikasi Zapya ini memungkinkan pengguna dengan mudah mengunduh Alquran dan berbagi materi agama Islam. Materi-materi tersebut diklaim sebagai ancaman oleh rezim penerintah China.
Otoritas China melalui skema teknologi itu kini telah menangkap sekitar 40.557 warga Uighur untuk diinterogasi. Lalu puluhan ribu warga itu dikirimkan ke pusat konsentrasi, hanya mereka yang bisa membela diri dan membuktikan tak bersalah yang tak dikirim ke pusat konsentrasi itu.
Sebanyak 40.557 warga Uighur tersebut kemudian diberi label sebagai warga yang ‘berbahaya’, buron, tahanan kriminal dan ‘berguru pada imam yang tak sah’.
Adapun aplikasi Zapya dikembangkan oleh DewMobile Inc yang bermarkas pusat di Beijing. Zapya juga populer di luar China, banyak dipakai pengguna di Myanmar, India dan Pakistan.
Zapya menjadikan smartphone terhubung dengan perangkat lainnya tanpa perlu terkoneksi dengan website. Kelebihan inilah kata ICIJ yang menjadikan Zapya populer di area yang sulit mendapatkan akses internet.
Diperoleh pula infornasi bahwa Dokumen Partai Komunis China menunjukkan, ada lebih dari 1,8 juta masyarakat Uighur di Xinjiang yang telah mengunduh Zapya antara Juli 2016 sampai Juni 2017.
ICIJ nemang belum mendapatkan informasi yang valid bagaimana China mengakses aplikasi Zapya pada puluhan ribu pengguna tersebut. Tetapi perlu diketahui, rezim China memiliki kekuatan dan kewenangan untuk meminta data pengguna dan percakapan pribadi kapan pun mereka menginginkannya.
Berdasarkan laporan Human Right Watch pada tahun ini dan detailnya ada pada file ICIJ itu mengungkapkan, bahwa pemerintah setempat telah benar-benar menggunakan aplikasi khusus untuk mendata informasi personal dari masyarakat Uighur. Informasi yang dikumpulkan antara lain yaitu pandangan politik, penggunaan alat kontrasepsi, serta penggunaan listrik di rumah. Sungguh hak azasi masyarakat Uighyur di sana amat nampak dilanggar oleh rezim otorita China.
