Ngelmu.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menolak pencabutan subsidi gas 3 Kg (gas melon), yang rencananya akan mulai diberlakukan pada semester II 2020. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembina Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS, Mardani Ali Sera, lewat akun Twitter pribadinya.
Menurut Mardani, jika pemerintah tak bisa membantu rakyat kecil, setidaknya jangan tambahkan beban mereka dengan mencabut subsidi gas.
“Jika tidak bisa membantu wong cilik, please jangan membuat mereka sengsara. Korupsi merata di mana-mana, sekarang mau cabut subsidi gas,” tulis @MardaniAliSera, Kamis (16/1).
“Yang berdampak ke pedagang kecil, rumah tangga menengah ke bawah, petani, penjual keliling, nelayan, buruh. Kami tolak cabut subsidi gas,” sambungnya.
Baca Juga: Desak Pansus Jiwasraya, PKS Beberkan 5 Alasan
Selain PKS, Pengamat Perubahan Sosial, Budi Radjab, juga mengkritik keputusan pemerintah satu ini.
Menurutnya, pencabutan subsidi gas 3 Kg, menjadi tanda adanya kontradiksi di pemerintah, sehingga menjadi kurang relevan dan terkesan tidak tetap.
“Sejak awal, gas itu dianjurkan untuk orang miskin, tapi sekarang kenyataanya malah dicabut semua subsidinya,” kata Budi, seperti dilansir Republika, Rabu (15/1).
“Karena gas itu ‘kan memang untuk orang miskin sejak kemunculannya, bagaimana pemerintah ini?” lanjutnya heran.
Pencabutan subsidi, tegas Budi, bukan hal yang tepat, karena dinilai akan menyulitkan masyarakat miskin.
“Dan itu (pemberian subsidi kepada rakyat miskin) berlaku di negara manapun,” ujarnya.
Tak hanya mengkritik, Budi juga memberi saran demi menghindari pencabutan subsidi.
Salah satunya dengan pemberian kupon kepada pembeli gas melon yang berhasil menunjukkan status sebagai warga miskin.
“Itu hanya salah satu contoh, karena memang, ada juga banyak opsi lainnya,” kata Budi.
“Masyarakat kita belum menjadi kelas menengah seutuhnya, kelas miskin masih ada puluhan juta, dan mereka perlu dibantu,” pungkasnya.
