Ngelmu.co – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), mengingatkan pemerintah soal kondisi negeri yang harus melakukan lockdown, jika tak ingin senasib dengan Iran, Korea Selatan, dan Italia.
Peningkatan jumlah kasus infeksi virus Corona (COVID-19) di Indonesia, yang membuat berbagai pihak meminta pemerintah melakukan lockdown.
JK Minta Pemerintah untuk Lockdown
Bahkan, seruan itu sampai menjadi trending topic di media sosial Twitter, Sabtu (14/3) lalu. Namun, pemerintah belum juga mengambil opsi tersebut.
Padahal, jika penyebaran terus meningkat pesat, bukan tak mungkin jumlah kasus COVID-19 di RI, juga akan semakin banyak, bahkan dalam waktu dekat.
“Coba lihat angka tadi yang sudah disampaikan, artinya tiap hari sekarang naiknya 30 persen, yang sembuh hanya 10 persen, tapi kenaikan tiap hari 30 persen,” kata JK, seperti dilansir CNBC, Ahad (15/3).
“Anda bisa bayangkan, mungkin sampai akhir bulan ini, bisa sampai 500 [kasus] kalau trend-nya naik terus. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran yang cepat itu, rumusnya rata-rata bisa menyebabkan terinfeksi ke yang lainnya 4,7 orang,” sambungnya.
“Apabila tidak dibatasi pergerakan orang, maka bisa makin meluas keadaan ini seperti yang terjadi di Iran, Korea [Selatan], Italia,” lanjut JK.
Ia mengatakan, mengurangi pergerakan merupakan salah satu cara yang efektif.
“Tentu sebelumnya di Cina, semuanya terjadi seperti itu. Maka salah satu cara yang efektif adalah mengurangi pergerakan yang kita kenal dengan lockdown,” ungkap JK.
Beberapa Faktor yang Perlu Diperhatikan
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, menyampaikan jika lockdown belum perlu dilakukan.
Menurutnya, hal tersebut kurang efektif dalam membatasi penyebaran virus.
Yuri mencontohkan, lockdown yang dilakukan di kapal pesiar Diamond Princess, justru membuat jumlah korban meningkat pesat.
Namun, JK menjelaskan, hal itu tidak sama seperti melakukan penguncian pada sebuah negara atau kota.
“Justru lockdown itu mengakibatkan pergaulan kita dikurangi, tidak seperti di kapal itu, yang tiga ribu orang tinggal bersama-sama. Memang banyak yang menyalahkan karantina di kapal itu,” jelas JK.
Baca Juga: Surat untuk Presiden Jokowi, Terkait Persebaran COVID-19
Lebih lanjut ia mengimbau, jika nantinya pemerintah melakukan lockdown, perlu memperhatikan beberapa faktor penting, seperti ketersediaan kebutuhan pokok, hingga berbagai aturannya secara gamblang.
“Disiapkan logistiknya, persediaan makanan di suatu kota dan masyarakat harus betul-betul disampaikan apa yang boleh dan tidak boleh,” kata JK.
Sementara terkait surat yang dikirim oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pekan lalu, JK mengatakan, keputusan untuk mengumumkan status darurat nasional tak akan mengubah apa pun, jika penanganan yang dilakukan tidak tepat.
Diketahui, pekan lalu, WHO mengirimkan surat khusus kepada Jokowi. Di mana isinya, menyarankan agar pemerintah Indonesia mengumumkan status darurat nasional.
“Ya dinyatakan darurat nasional atau tidak itu sama saja, yang paling penting tindakannya, darurat, harus segera, cepat, karena kita berperang dalam waktu terbatas,” tutur JK.
“Koordinasi harus baik dan logistik juga harus baik, lengkap dengan perlengkapan seperti maskernya, kebersihan, dan segala macam, dan ketersediaan fasilitas lainnya,” imbuhnya.
“Harus segera diadakan dengan cepat tanpa perhitungkan faktor-faktor lain demi keselamatan manusia, masyarakat Indonesia,” pungkas JK.
