Ngelmu.co – Penyebaran virus Corona (Covid-19) kian masif dan mengkhawatirkan. Jumlah pasien positif pun terus menunjukkan peningkatan.
Demi menekan angka penyebaran agar tak semakin tinggi, sejumlah opsi pun kian mengemuka. Salah satunya yakni untuk mengambil langkah lockdown atau penguncian wilayah untuk sementara.
Lockdown tak dilakukan secara nasional, melainkan hanya untuk wilayah yang memiliki banyak kasus seperti di DKI Jakarta saat ini. Seruan untuk lockdown Jakarta datang dari sejumlah partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), diantaranya sebagai berikut:
1. PDIP
Seruan untuk lockdown Jakarta datang dari Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP). Seperti politikus PDIP, Masinton Pasaribu misalnya.
Ia merasa gusar dengan angka kasus Corona yang semakin meningkat setiap harinya, namun mobilitas warga Jakarta masih bebas.
Terlebih, opsi lockdown tidak boleh diputuskan pemerintah daerah, melainkan harus seizin pemerintah pusat.
“Tidak ada salahnya membahas dan mempersiapkan opsi lockdown sebagai alternatif terakhir untuk wilayah provinsi DKI Jakarta. Melihat penerapan opsi lockdown di berbagai negara ternyata efektif meminimalisir penyebaran virus corona,” ucap Masinton yang dikutip dari Kumparan, Kamis (26/3).
Menurut Masinton, negara tetangga seperti Malaysia telah mengumumkan untuk memperpanjang masa lockdown hingga 14 April mendatang pasca mencatatkan kasus Corona tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 2.031 kasus.
Maka dari itu, ia mendesak Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mendiskusikan opsi yang sudah diterapkan banyak negara dan efektif.
“Singkirkan egoisme, bangun sinergitas dan solidaritas antar pemerintahan pusat dan daerah,” kata anggota DPR dapil Jakarta itu.
2. NasDem
Senada dengan PDIP, NasDem juga mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan lockdown.
Menurut politikus NasDem, Farhan, menilai kebijakan lockdown Jakarta cukup logis demi memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Indonesia.
Namun, Farhan menyadari bahwa saat ini pemerintah belum siap mengambil kebijakan tersebut.
“Lockdown adalah sebuah pilihan yang sangat logis dan efektif. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa konsekuensi yang mungkin kita belum tentu siap,” kata Farhan.
Hal yang menjadi ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan lockdown, yakni berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Fahran yakin stok tersedia, namun ragu dalam pendistribusiannya akan berjalan baik.
“Sampai sekarang tidak ada satu pun pimpinan eksekutif yang menjamin distribusi. Menteri BUMN mengatakan ada 3-4 juta masker, tetapi banyak tempat mengatakan tidak punya barang. Iya kan? Nah, itu membuktikan kita punya masalah dengan distribusi,” ucapnya.
3. PPP
PPP turut menyarakan agar pemerintah segera melakukan lockdown wilayah khususnya di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PP, Achmas Baidowi atau kerap disapa Awiek.
“Penerapan UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sudah harus mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Penyebaran virus sangat masif sementara interaksi sosial masih terjadi,” kata Awiek kepada wartawan, Kamis (26/3)
“Maka pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina (lockdown) untuk kota-kota besar yang penyebaran COVID-19 sangat sporadis khususnya DKI Jakarta,” sambungnya.
4. PSI
Tak hanya ketiga partai itu saja, Ketua DPP PSI, Tsamara Amani, juga memiliki anggapan lain dengan membandingkan kebijakan lockdown yang sudah diterapkan pemerintah Amerika.
Lockdown tak diterapkan secara total, namun hanya beberapa wilayah saja yang terdampak cukup parah.
“Skala lockdownnya tentu tidak total lockdown seperti di Italia atau Wuhan, China, tapi hanya pekerja esensial saja yang bisa pergi bekerja di New York. Pekerja esensial itu seperti apotek, supermarket, dan restoran, masih bisa buka walaupun hanya sekadar take out atau delivery,” ucapnya.
“Selain itu semua sudah tutup. Teater tutup, bioskop tutup, sekolah tutup, universitas tutup, bahkan kita juga tidak boleh kumpul-kumpul lagi di pub,” imbuh Tsamara.
Beberapa parpol pendukungnya telah mendesak utnuk melakukan lockdown, namun sepertinya Jokowo belum berniat melakukan hal ini, setidaknya untuk Jakarta yang memiliki jumlah positif Corona terbanyak.
Jokowi menegaskan, bahwa pemerintah belum berpikir untuk melakukan hal tersebut. Sebab menurutnya, Indonesia tak bisa disamakan dengan negara lain yang telah memilih opsi untuk melockdown wilayahnya.
“Ada yang tanya kepada saya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda, memiliki kedisiplinan berbeda. Oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu,” ucap Jokowi dalam ratas online, Selasa (24/3).
Menurutnya, ia sudah mempelajari dan menganalisis dampak jika dilakukan lockdown, seperti yang dilakukan beberapa negara saat ini. Dan hasilnya, Indonesia tidak perlu menerapkan hal yang sama.
“Kebijakan mereka apa, hasilnya apa, semua dari Kemlu lewat Gugus Tugas yang ada terus kita pantau setiap hari, sehingga di negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman itu paling penting,” bebernya.
Sebagai informasi yang dilansir dari CNNIndonesia, per Sabtu (28/3/2020) tercatat kasus positif Corona mencapai 1.155, dengan korban meninggal dunia 102 orang, dan pasien sembuh 59 orang.
