Ngelmu.co – Bergerak sejak awal pandemi virus Corona, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetap mengapresiasi pembentukan Satgas Lawan COVID-19, oleh DPR RI. Meskipun, partai Islam pimpinan Mohamad Sohibul Iman, itu tak masuk dalam keanggotaannya.
“Iya (PKS), enggak masuk (Satgas), dan kita enggak tahu juga dasar pembentukannya serta mekanismenya. Kayaknya juga, mungkin itu Satgas koalisi kali, bukan Satgas DPR,” kata Ketua F-PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, seperti dilansir Kompas, Senin(13/4).
Ia mengaku tak ambil pusing dengan dibentuknya Satgas Lawan COVID-19 tanpa perwakilan PKS, karena partainya sudah lebih dulu bergerak, membantu masyarakat terdampak wabah ini.
“PKS apresiasi saja, kalau DPR ada kepedulian terhadap rakyat, karena kalau PKS sudah dua bulan ini, potong gaji untuk bantu beli APD para medis dan bagi sembako untuk warga, terutama pekerja harian,” sambung Jazuli.
Baca Juga: Terdepan Bantu Atasi Corona, PKS Banjir Pujian
Sebelum Satgas DPR resmi dibentuk, F-PKS, memang sudah menginstruksikan para kadernya, melakukan sejumlah gerakan, mulai dari bagi-bagi masker dan disinfektan gratis, hingga potong gaji bulan Maret-April.
“Fraksi PKS, sejak awal sudah membentuk Tim Penanganan COVID-19 Fraksi PKS (TPC-FPKS), yang diketuai Dr Netty Prasetyani,” kata Jazuli, seperti dilansir RMOL, Senin (13/4).
“Dan kita saat itu, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk fraksi di DPR, bersama-sama membantu para tenaga medis yang kekurangan APD, dan masyarakat luas yang terpukul ekonominya karena COVID-19,” imbuhnya.
Maka kini ia berharap, Satgas bentukan DPR, bisa menggalang bantuan secara signifikan, dari semua pihak, agar bantuan kebutuhan APD bagi tenaga medis dan rumah sakit, terasa nyata.
Begitupun dengan kebutuhan pokok bagi para pekerja informal dan harian, yang harus terputus akibat kebijakan PSBB serta phisycal distancing.
“Saatnya kita semua berkolaborasi, bahu-membahu membantu rakyat dan pahlawan medis untuk menghadapi wabah ini,” tuturnya.
“Lebih dari itu, momentum ini, di-harapkan DPR hadir langsung mengatasi dampak COVID-19, sesuai kewenangan,” pungkas Jazuli.
