Ngelmu.co – Redaktur mojok.co, Rizky Prasetya, membahas soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), “Terlepas dari pernyataan kontroversial yang pernah di-utarakan, kita harus tetap adil dan objektif terhadap PKS.” Berikut selengkapnya:
Eko Kuntadhi membuat cuitan tentang PKS yang menolak (pembahasan) Omnibus Law.
“Karena PKS menolak Omnibus Law, berarti kebijakan sudah tepat untuk rakyat. Apa yang ditolak mereka (PKS), selalu bermanfaat untuk publik,” begitu kata Eko.
Nah, PKS nolak Omnibus Law. Berarti kebijakan ini sudah tepat buat rakyat. Akan membuka cipta kerja. Membantu perekonomian.
Apa yang ditolak PKS, selalu bermanfaat bagi publik. https://t.co/shpBCutUXh
— Eko Kuntadhi (@eko_kuntadhi) April 15, 2020
Saya tidak tahu, sebenci apa Eko terhadap PKS. Namun, cuitan tersebut, logikanya kacau, kalau tidak mau dibilang konyol.
Sejarah partai itu memang penuh dengan pernyataan kontroversial dari para anggotanya, tapi bukan berarti mereka akan selalu berusaha terlihat edgy hiri hiri, dengan menolak semua keputusan pemerintah.
Meski menasbihkan diri sebagai oposisi, bukan berarti kebijakan yang ditolak PKS itu buruk.
Penolakan dari pihak oposisi, justru harus di-dengarkan, karena argumennya bisa di-jadikan penyeimbang.
Eko Kuntadhi, sepertinya harus ikut mata kuliah British Culture and Literature, biar paham kalau oposisi dan pemerintah itu tidak sesederhana hitam dan putih.
Sebenarnya, kalau kita berusaha objektif terhadap PKS, penolakan mereka terhadap pembahasan Omnibus Law itu masuk akal.
Mereka menganggap bahwa rakyat, harus di-libatkan dalam pembahasan.
Rakyat sekarang sedang berjibaku melawan efek Corona, dan tidak etis untuk tetap meneruskan pembahasan.
Penolakan ini sebenarnya bagus. Kebijakan yang di-klaim untuk rakyat, memang harus melibatkan rakyat.
Tetapi yang di-sayangkan, tentu saja tanpa membaca, Eko Kuntadhi langsung berkata buruk tentang PKS.
Jangan-jangan, Eko Kuntadhi, menganggap kalau buku Tere Liye itu adalah buku-buku anarko?
Omnibus Law ini, dari awal memang memantik kontroversi, dan banyak poin dari Omnibus Law yang di-anggap merugikan pekerja.
Sangat wajar kalau PKS menolak. Terlebih lagi, bahasan tentang Omnibus Law ini, tetap jalan di masa negara melawan Corona, dan jelas banget kalau itu enggak etis.
Tidak wajar, ketika rakyat sedang berjibaku melawan Corona, para wakil rakyatnya, justru mengambil momen untuk memuluskan Omnibus Law, yang ditolak banyak kalangan.
Padahal, sebenarnya fraksi Partai Demokrat, juga menolak dengan pertimbangan tidak etis.
Tapi yang di-taruh sebagai kambing hitam, malah PKS, dan ini memperkuat bias cara berpikir Eko Kuntadhi.
Kita harus melihat PKS secara objektif. Seburuk-buruknya publicity stunt yang mereka pernah lakukan, kita harus tetap adil sejak dalam pikiran.
Kita tidak perlu menyeret kualitas pikiran kita ke titik paling rendah, hanya karena benci, karena soal pilihan politik, atau ikut-ikutan buzzer.
Eko, sepertinya melupakan fakta bahwa orang Indonesia semakin kritis.
Ketika dia tetap mengkritisi PKS dengan pola yang sama, yang ada, justru bisa membuat orang makin mendukung penolakan Omnibus Law, sekaligus meningkatkan elektabilitas partai tersebut.
Kan jadi runyam, masak buzzer blunder? Eh, udah sering ‘kan ya?
Eko Kuntadhi sebaiknya belajar lagi apa itu oposisi, biar enggak lucu-lucu banget kalau nge-twit.
Eko, juga baiknya belajar lagi tentang Omnibus Law lewat tulisannya Nial.
Biar apa? Biar enggak kayak Dinda Safay, lah gila po.
Baca Juga: Pengamat Politik, “Kalau Dibuang, Para Buzzer Jadi Pengangguran”
