Ngelmu.co – Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refly Harun, mengaku sadar jika dirinya, cepat atau lambat, akan dicopot dari jabatan, Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I.
Meski menjabat di salah satu perusahaan BUMN, Refly, memang tak pernah mengubah kebiasaannya mengkritik pemerintah, khususnya kepada pihak istana.
“Saya paham, sooner or later pasti diganti. Itu saya paham. Saya mengkritik pemerintah sejak 2017. Dari awal ketika diangkat oleh Bu Rini (eks Menteri BUMN), ‘kan saya sudah bilang, kalau saya tidak akan berubah. Jadi saya tetap ngomong apa adanya,” kata Refly, seperti dilansir CNN, Senin (20/4).
Sejak awal, ia mengaku, telah berkomitmen untuk tak mengubah cara berpikirnya, meski diberi jabatan di perusahaan pelat merah.
“Saya hanya ingin membuktikan dua hal, bahwa kalau diberikan jabatan, kritis saya tidak hilang, lalu kemudian, kalau kritis, bukan berarti mengharapkan jabatan. Saya sudah buktikan, saya diberikan jabatan, dan saya tetap kritis,” tegas Refly.
Lebih lanjut ia mengatakan, beberapa hari lalu pihak Kementerian BUMN memberi tahu, bahwa dirinya akan dicopot dari jabatan.
Alasan pemerintah, lanjut Refly, pencopotan dilakukan atas dasar restrukturisasi.
“Alasannya restrukturisasi, itu ‘kan alasan umum. Alasan bersayap, gitu,” tuturnya.
Namun, ia tetap menerima keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Keputusan itu, justru membuat Refly, kini lebih bebas untuk mengkritisi setiap gerak pemerintah.
“Saya tidak ingin memunculkan mis-persepsi di publik, seolah-olah saya ngotot ingin jabatan itu,” ujarnya.
“Jadi, ya sudah, oke, silakan, tapi saya pesan kepada Menteri Erick, betul-betul konsisten menjaga BUMN dari pemalak,” sambungnya.
Sebelumnya, Refly di-angkat menjadi Komisaris Utama Pelindo I oleh eks Menteri BUMN, Rini Soemarno, pada 2018 lalu. Seharusnya, ia menempati posisi itu hingga 2023 mendatang.
Terlepas dari itu, melalui akun Twitter pribadinya, @ReflyHZ, ia mengucapkan terima kasih kepada Rini, Erick, dan Jokowi.
“Terima kasih Rini Soemarno, yang sudah mengangkat saya. Terima kasih Erick Thohir, yang sudah memberhentikan, dan terima kasih Presiden Jokowi, yang sudah mengkangkat dan memberhentikan,” tulisnya.
“Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup pluit. Pemerintah benar kita dukung, enggak benar kita kritik. Salam,” tutup Refly, Senin (20/4).
Trm ksh Rini Soemarno yg sdh mengangkat saya, trm ksh Erick Thohir yg sdh membehentikan, dan trm ksh Presiden Jokowi yg sdh mengkangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar utk terus jadi peniup pluit. Pemerintah bener kita dukung, nggk bener kita kritik. Salam.🙏🙏🙏
— Refly Harun (@ReflyHZ) April 20, 2020
Diketahui, pencopotan Refly, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-123/MBU/04/2020, Senin, 20 April 2020.
Selain Refly, Erick, juga mencopot Heryadi dari jabatan komisaris independen, Bambang Setyowahyudi dari jabatan komisaris, dan Lukita Dinarsyah Tuwo dari kursi komisaris.
Sebagai gantinya, Erick menunjuk lima orang baru untuk mengisi kursi dewan komisaris, sebagai berikut:
- Laksamana Madya TNI Achmad Djamaludin (Komut), sehari-hari perwira bintang 3 ini sebagai Sekjen Wantanas (kepalanya Presiden Jokowi), dan kini wakilnya Letjen Doni Monardo sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19,
- Irjen Pol Arman Depari (Komisaris), saat ini jabatannya sebagai Deputi Penindakan BNN,
- Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen), mantan Komisaris Independen PT Garuda Indonesia,
- Ahmad Perwira Mulia (Komisaris Independen), dan
- Irma Suryani Chaniago (Komisaris Independen).
Baca Juga: Kritik Pengamat Hingga Pakar soal Darurat Sipil yang Disinggung Jokowi
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengungkapkan jika perombakan Dekom Pelindo, merupakan penyegaran manajemen perusahaan.
“Artinya, perlu refreshing di Pelindo, sehingga kami ganti empat orang. Mudah-mudahan dengan refreshing ini, membuat Pelindo 1, juga akan semakin bergairah kinerjanya, dan bisa menghadapi Corona juga,” jelasnya saat ditemui di tempat terpisah.
Begitupun dengan penjelasan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral.
“Keputusan itu tak ada sangkut pautnya dengan politik. Tak ada hubungannya dengan sikap pemerintah yang anti kritik. Pemerintah terbuka dengan setiap pendapat,” bebernya, seperti dilansir Kompas, Selasa (21/4).