Ngelmu.co – Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP), bersama Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, menggelar survei persepsi warga DKI Jakarta, tentang penanganan COVID-19.
Survei dilakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta (44 kecamatan), menggunakan metode Krejcie-Morgan, dengan Margin of Error 2,8 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilaksanakan dengan jumlah responden 886 orang, secara online, periode 14-18 April 2020, setelah sebelumnya terkontak secara individual.
Hasil Survei
Direktur LKSP Astriana B Sinaga memaparkan, mayoritas warga sudah memiliki pengetahuan tentang COVID-19, dan cara pencegahannya (97 persen).
Sebagian besar warga, juga bersikap waspada (90,97 persen) terhadap bahaya COVID-19.
Meski mayoritas warga DKI, menyatakan siap menghadapi pandemi COVID-19 (69,07 persen), tetapi jumlah warga yang tak siap pun cukup besar (30, 93 persen).
“Mayoritas warga sudah paham informasi soal COVID-19, dan mengerti tentang cara pencegahannya. Mereka mendapat informasi soal COVID-19 dari media sosial, mencapai 50 persen, dan mengetahui cara pencegahannya juga lewat media sosial, mencapai 51,58 persen,” jelas Astriana.
“Artinya, dalam pola penanganan COVID-19, sumber informasi dari media sosial menjadi amat penting,” sambungnya di Jakarta, Senin (27/4).
Baca Juga: Survei Median Sebut Anies Nomor Satu Penanganan Corona
Astriana juga memaparkan, temuan soal tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani COVID-19.
“Hasilnya, sebagian besar responden menyatakan puas (80,7 persen) dengan respons Pemprov DKI Jakarta, dalam penanganan wabah COVID-19,” kata Astriana.
“Warga yang tidak puas (19,3 persen), merasa ada yang perlu ditingkatkan,” imbuhnya.
Pemprov di Atas Pemerintah Pusat
Jika dibandingkan dengan kepercayaan responden, bahwa Pemerintah Pusat mampu menanggulangi COVID-19, angkanya masih berada di bawah kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI.
“Meski sebagaian besar percaya (62,75 persen) bahwa Pemerintah pusat dapat menanggulangi wabah COVID-19. Namun, jumlah warga yang kurang percaya (25,51 persen) cukup besar, demikian pula dengan yang tidak tahu (11,74 persen),” beber Astriana.
Warga mengaku kurang percaya dengan kebijakan pusat, karena responden masih lebih memilih karantina wilayah (50 persen) dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)—45,6 persen—yang diterapkan saat ini.
Lebih lanjut Astriana mengungkapkan, adanya keterbelahan pendapat soal Pemerintah Pusat yang menggalang dana dari warga untuk penanggulangan COVID-19.
“Yang setuju penggalangan dana (56,55 persen) beralasan paling tinggi, karena budaya gotong royong (55,29 persen),” tuturnya.
“Sementara yang tidak setuju penggalangan dana (43,45 persen) beralasan paling tinggi, masyarakat sudah memiliki beban dengan dampak wabah (39.22 persen), dan ada dana infrastruktur yang bisa dialihkan (39,22 persen),” lanjut Astriana.
Bicara soal kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, mayoritas responden mengaku setuju (93,57 persen), sementara sisanya (6,53 persen) menyatakan tetap akan pulang kampung.
Namun, dalam praktek, terjadi kegamangan karena ketidakjelasan pengaturan transportasi publik.
