Ngelmu.co – Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Saleh, menegaskan dirinya akan menggelar dan memimpin demonstrasi, jika pemerintah tetap mengizinkan 500 tenaga kerja asing (TKA) Cina, masuk ke wilayahnya.
“Kalau ini tetap dipaksakan datang, intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi,” tuturnya di Kendari, Rabu (29/4).
“Semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” sambung Abdurrahman, seperti dilansir Antara.
Penolakan terjadi bukan tanpa alasan. Melainkan karena saat ini, masyarakatnya sedang berusaha melawan COVID-19.
Sementara izin masuk yang diberikan kepada orang asing, dikhawatirkan dapat memicu kesenjangan.
“DPRD bukan anti-asing, kita komitmen, bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi. Namun, hari ini, dunia sedang pandemik COVID-19, untuk itu mewakili fraksi, kita tolak,” tegasnya.
“Di satu sisi, aturan regulasi benar, tapi dampak ke depannya dan dampak sosialnya?” lanjut Abdurrahman.
Maka anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Poli, menilai rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan TKA Cina, sebagai hal yang lucu.
Hal ini ia sampaikan, mengingat banyak tenaga kerja lokal di Sultra yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19.
“Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut, kami akan mengajak fraksi PKS yang ada di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe, dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), untuk turun langsung, demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” tegas Poli.
Baca Juga: Berbekal Surat Sehat, 39 TKA Cina Masuk ke Bintan di Tengah Wabah Corona
Diketahui, pada Rabu (29/4), DPRD Sultra menggelar Rapat Paripurna, di mana hasilnya menegaskan seluruh unsur pimpinan dan fraksi, menolak rencana kedatangan 500 TKA Cina.
Di mana rencananya, mereka akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI, Morosi, Kabupaten Konawe.
Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku, pun menyampaikan jika seharusnya pemerintah lebih mempertimbangkan kebatinan masyarakat.
Lebih lanjut ia menilai, keputusan tersebut seakan-akan menggambarkan pemerintah tak melindungi rakyatnya.
“Sesama teman pun kita saling waspada, apalagi orang asing yang asal penyebaran COVID-19?” ujar Herry.
“Jadi, kita bukan anti-investasi dan anti-TKA, tapi suasana kebatinan kita yang memaksa untuk tidak menerima TKA dulu,” pungkasnya.
Baca Juga: TKA Cina Bos Perusahaan Nikel di Konawe Utara Ketahuan Kantongi KTP Palsu
Begitupun dengan Wakil Ketua II DPRD Sultra, Muhamad Endang SA.
Ia menyampaikan, bahwa pihaknya tegas menolak rencana kedatangan ratusan orang TKA tersebut.
“Sikap kami tegas menolak, saat ini pergeseran pergerakan orang itu dilarang. Kami menolak sampai selesai pandemik Corona,” jelasnya.
Penolakan terus berlanjut sebagaimana disampaikan Wakil Ketua III DPRD Sultra, Nursalam Lada.
“Pengajuan 500 orang itu memang ada dasarnya. Tapi kita minta ini ditunda dulu sampai selesai masa tanggap darurat, sampai COVID-19 habis,” tutupnya.
