Ngelmu.co – Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburrokhman, mempertanyakan biaya yang harus dibayar pemerintah untuk setiap konten pelatihan dalam program Kartu Prakerja. Pasalnya, ia mengatakan, contoh untuk satu video pelatihan membuat pempek, memakan biaya Rp600 ribu.
“Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung, ada pelatihan bikin pempek, Pak, Rp600 ribu, itu ‘kan ada e-catalog kalau misalnya Bapak usut pengadaan, Bapak (KPK) usut,” tuturnya, saat rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4), seperti dilansir Republika.
Lebih lanjut Habiburrokhman menyampaikan, jika pelatihan berupa video yang di-sediakan dalam program Kartu Prakerja, bisa ditemukan gratis, salah satunya melalui YouTube.
“Pempek ya gitu-gitu saja, Pak. (Masa) Rp600 ribu? Belajar saja sama istri saya di rumah, (atau) di YouTube, itu gratis. Pak Firli (Ketua KPK) juga bisa bikin itu pempek,” kritiknya.
Baca Juga: DPR Desak KPK soal Ruangguru di Prakerja, “Tak Cukup Mundur, Ini Korupsi”
Habiburrokhman pun mempertanyakan, mekanisme penentuan harga pelatihan yang akan dibayarkan pemerintah kepada penyedia layanan.
Maka ia meminta KPK, untuk mengusut serta mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja.
“Jadi, itu gimana penentuan harga itu. Ada bikin kopi sekian ratus ribu lebih-lah. Itu di kejar, Pak. Ini kita geregetan, Pak. Kita pengin Pak Jokowi, sukses dengan program Kartu Prakerja. Jangan ada yang berani mengambil kesempatan,” kata Habiburrokhman.
“Saya tahu, itu kalau dilaksanakan dengan baik, akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” sambungnya.
KPK, dinilai harus mengawasi implementasi Kartu Prakerja dalam konteks tindak pidana korupsi, terutama soal penunjukan vendor, serta pengadaaan jasa pelatihan, di mana menelan anggaran hingga Rp5,6 triliun.
Diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun, untuk program Kartu Prakerja.
Di mana terdapat tiga manfaat untuk penerima kartu, dengan total sebesar Rp3.550.000, di antaranya:
- Biaya pelatihan Rp1 juta,
- Insentif pascapelatihan Rp600 ribu (selama empat bulan), dan
- Insentif survei evaluasi program Rp150 ribu.
