Ngelmu.co – Sejak 11 April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan trobosan baru, berupa program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp5,6 triliun, bukan angka yang sedikit.
Program tersebut difungsikan untuk membantu para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak penyebaran Covid-19. Sedikitnya 5,6 juga warha akan diberi Rp1 juta untuk pelatihan secara daring.
Ada delapan paltform digital yang turut terlibat di dalamnya. Seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.
Namun, belum genap sebulan program Kartu Prakerja diluncurkan untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat, sudah dihantam kritik tajam dari berbagai pihak.
Berawal ketika ruangguru terlibat di dalamnya. Terlebih, CEO Ruangguru, Adamas Belva yang juga merupakan staf khusus milenial Presiden Jokowi. Setelah ramai diperbincangkan, Belva akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya itu.
Selain itu, akibat program tersebut para parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf menjadi pecah kongsi. Salah satu kritikan datang dari PDIP. Partai penguasa itu meminta KPK turut terlibat di dalamnya untuk mengawasi. Sebab, delapan tender start up menjadi salah satu kecurigaan adanya kongkalingkong dalam program tersebut.
“Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi,” kata Politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/4).
Sama halnya dengan PDIP, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman juga meminta KPK turut berperan, guna mengasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Habiburokhman khawatir, jika di dalam program tersebut ada penyalahgunaan.
“Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” kata Habiburokhman di rapat yang sama.
Oleh sebab itu, Habiburokhman berharap kepada Ketua KPK Firli Bahuri, untuk mengawasi dugaan korupsi dalam vendor kartu prakerja. Ia mengatakan, pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital perlu diawasi.
Biaya pelatihan yang cukup mahal pun turut menjadi sorotan. Pasalanya biaya tersebut hanya untuk membuat makanan khas Palembang, yakni pempek. Padahal menurutnya, hal tersebut bisa ditemukan secara gratis di platform lain.
“Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak Rp600ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan bapak usut,” kata dia.
Kemudian disusul oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, ia juga meminta KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan sangat ketat, jangan sampai ada celah sekecil apapun untuk korupsi. Terlebih jumlah anggaran tersebut sangat besar.
“Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi,” ucap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (30/4).
Ahmad Sahroni berharap, KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam kartu prakerja. Mulai dari penunjukan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti. Ia juga menyarankan KPK untuk membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi program kartu prakerja.
“Karenanya saya meminta KPK untuk membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan atas anggaran sebesar Rp5,6 triliun tadi. Ini duit rakyat banyak sekali di sini, jadi pemerintah wajib menggunakannya dengan efektif, transparan serta akuntabel. KPK wajib mengawasi,” ungkap Sahroni.
Namun, politikus Partai Golkar, Maman Abdurahman, seolah tak sependapat dengan ketiga parpol di atas. Ia justru tak melihat adanya celah untuk korupsi dalam melakukan pelatihan online prgram kartu prakerja.
Karena pada program tersebut, tidak ada pengadaan barang maupun jasa. Maman justru meminta agar anak muda pegiatan start up didukung penuh.
“Tidak ada Praktik pengadaan barang jadi apa yang mau dikorupsi Dimana mark up-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda pegiat usaha start up untuk bisa membuat Platform perusahaan yang sama,” jelas Maman kepada wartawan, Kamis (30/4).
Dengan begitu, para anak muda dapat bersaing mendaftarkan karyanya melalui paltform digital tersebut untuk menjadi lembaga pelatihan di Indonesia.
Ia pun menjelaskan, bahwa program Kartu Prakerja yang telah diluncurkan pemerintah, sudah dipersiapkan jauh sebelum wabah Covid-19 melanda Indonesia.
Baca Juga: PKS Kritik Kartu Prakerja Pelatihan Mancing yang Dinilai Ngawur
Semula Kartu Prakerja akan direalisasikan dengan pola konvensional. Namun, mengingat pandemi Covid-19, pola tersebut akhirnya sedikit dirubah dengan Sistem Virtual alias Online.
“Banyak yang salah sangka mengatakan ada dugaan korupsi di dana pelatihan Rp5,6 T tersebut, bagaimana cara korupsinya? Kan dana 1 juta pelatihan per orang untuk sebanyak kurang lebih 5,6 juta orang itu diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk seperti pulsa dimana kalau tidak dipakai ya tidak akan keluar,” tambah Maman yang juga anggota Komisi VII DPR.
