Ngelmu.co – Publik langsung memberikan respons, usai politikus PDIP, Arteria Dahlan, meminta Najwa Shihab (Nana), menyampaikan permohonan maaf kepada DPR, secara institusional, atas kritik yang sebelumnya dilayangkan melalui media sosial Instagram, @najwashihab, Sabtu (2/5).
Pasalnya, menurut anggota DPR Komisi III dari Fraksi PDIP itu, banyak hal yang disampaikan Nana, cenderung provokatif.
“Saran saya secara pribadi, selaku anggota Komisi III, selaku anggota Badan Legislasi, dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas Lawan COVID-19, meminta Najwa, minta maaf,” kata Arteria, seperti dilansir Kompas, Senin (4/5).
“Ini ‘kan statement-nya sudah di-konstruksikan dan disengaja, benar-benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR,” sambungnya.
Arteria menilai, apa yang disampaikan Nana, memiliki konsekuensi hukum serius.
Terlebih, disampaikan saat negara tengah menghadapi pandemi COVID-19.
“Saya yakin, banyak yang disampaikan Najwa, juga belum tentu benarnya. Tapi ‘kan mereka malas menanggapi dan mempermasalahkannya,” kata Arteria.
“Saya ingatkan, bahwa kesabaran orang ada batasnya, jangan sampai merasa diri berparas cinderella, berhati malaikat, seperti enggak punya aib dan dosa,” imbuhnya.
“Sadarlah sebelum terlambat. Perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu? Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu?” lanjut Arteria.
Alih-alih mendapat tanggapan langsung dari Nana, pria 44 tahun itu, justru panen kritik dari publik.
Mereka menyampaikan komentarnya melalui media sosial, khususnya Twitter, sebagaimana dikutip Ngelmu, Selasa (5/5).
@r_prima: Orang ini memang sombong dan tidak tau diri, mudah-mudahan semua aib dia yang malah kebongkar.
@bnopel: Lihat wajah orang ini sangat memuakkan, gayanya orang paling hebat di negeri ini, sampe Pak Emil Salim aja di bentak-bentak. Cuihhhh.
@djaya_karta: Wahai anggota dewan yang tidak terhormat, kalau dikumpulkan semua anggota PDIP di DPR, lebih tidak berfaedah dibanding 1 Najwa Shihab.
@Medina_adha: Kenapa jika menjadi kader PDIP itu, mesti harus jadi preman? Tidak ada sopan santunnya, dan kenapa bisa terpilih?
@Zulfitrayadi2: Menyerang pribadi adalah jurus andalan para penjilat rezim bobrok ini.
@Ghoz4ly: Gak terima di-kritik, langsung marah dan ngancam, tipikal wakil rakyat kek gini ini gak boleh ada lagi di DPR.
@akhwatelya: Maju terus Mbak Nana, jangan gentar sama ancaman yang merasa terancam hidup karena kritikan Mbak Nana, kami mendukungmu, Mbak Nana.
@Khoirun90199724: Jangan mentang-mentang anggota Dewan, main ancam-ancam saja. Kalian dipilih bukan karena tanpa arti. Wajarlah dikritik. Kalau gak mau dikritik, gak usah jadi pejabat publik.
@fatheema_zein: Kelakuan. Kalau mau bongkar ya bongkar aja! Jangan karena tersinggung dikritik, trus gak terima, auto bongkar aib orang.
Baca Juga: PDIP soal Jokowi Bagi Sembako, “Ada Kemiripan dengan Umar bin Khattab”
Sebelumnya, melalui sebuah video berdurasi 4 menit 56 detik, Nana, mengkritik kinerja DPR di tengah pandemi COVID-19.
Pasalnya, saat parlemen di negara lain fokus melawan penyebaran COVID-19, DPR RI, justru terkesan mencuri kesempatan, membahas RUU kontroversial, seperti RUU Cipta Kerja, RUU Pemasyarakatan, dan RKUHP.
“Membahas UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, di masa seperti sekarang ini, terlalu mengundang curiga,” kata Nana.
“Di tengah pandemi, yang jatuh cinta saja berani menunda nikah. Ini kok DPR buru-buru banget, seperti lagi kejar setoran?” sambungnya.
“Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis, mencerminkan prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami sekarang ini?” imbuh Nana.
Ia menegaskan, jika tidak ada satu pun RUU yang tidak penting.
Namun, ketika negara sedang menghadapi kondisi kritis seperti sekarang, seharusnya DPR bisa menentukan skala prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Justru karena semua UU penting, aneh, kalau pembahasannya di-seriusi di waktu sekarang, saat di mana perhatian dan konsentrasi kita terkuras bertahan hidup di tengah wabah,” kritik Nana.
“Jika ngotot melakukan pembahasan, jangan salahkan bila ada anggapan DPR, tidak menjadikan perang melawan Corona sebagai prioritas,” lanjutnya.
View this post on Instagram
Nana, juga mengingatkan, jika sampai saat ini, belum ada mekanisme yang mengatur pembahasan RUU secara virtual.
Maka jika sebuah produk dihasilkan secara virtual, jelas berpotensi cacat hukum, hingga hasilnya rawan digugat.
