Ngelmu.co – Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Ma’arif, menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah gagal menangani pandemi COVID-19. Di antaranya karena tak konsisten dalam menerapkan kebijakan, guna menekan penyebaran virus.
“Ini membuktikan ketidaksiapan dan kegagalan pemerintahan Jokowi, dalam menangani pandemi COVID-19,” tuturnya, seperti dilansir CNN, Jumat (8/5).
“Komunikasi antarlembaga dan institusi amburadul, sehingga muncul aturan yang berubah dan berbeda dari beberapa pejabat,” sambungnya.
Seperti diketahui, awalnya pemerintah membatasi semua kegiatan masyarakat, termasuk beribadah.
Namun, selang beberapa waktu, pemerintah justru berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dengan alasan pertimbangan ekonomi.
Maka itu, Slamet meminta Jokowi beserta jajarannya, untuk lebih serius dalam menangani wabah virus Corona.
Ia juga mengingatkan, agar jangan salahkan rakyat, jika tak lagi patuh terhadap aturan, karena pemerintah tidak tegas dalam menangani permasalahan ini.
Slamet juga mendesak Jokowi, untuk tidak melonggarkan penerapan PSBB, demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
“Tutup penerbangan internasional, dan hentikan TKA Cina yang ilegal,” tegasnya.
“Jangan rakyat dilarang mudik dan ibadah di tempat ibadah, tapi pemerintah sendiri longgar,” sambung Slamet.
Ia juga mengatakan, Jokowi, harus segera menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat.
Pasalnya, lanjut Slamet, masih banyak masyarakat yang butuh bantuan, tetapi belum menerimanya sama sekali.
“Indikasi korupsi dalam dana penanggulangan pandemi ini, juga banyak dirasa pengamat publik,” kata Slamet.
“Sementara di bawah, rakyat dan umat menunggu kepastian, bukan janji yang PHP,” imbuhnya.
Baca Juga: Indef Sebut Jokowi-Luhut Paling Banyak Dapat Sentimen Negatif soal Penanganan COVID-19
Sebelumnya, Sekjen MUI, Anwar Abbas, juga telah meminta pemerintah untuk tegas soal penanganan pandemi COVID-19, agar tak membuat masyarakat bingung.
Sementara Menko Pohukam, Mahfud MD, menyatakan jika wacana pelonggaran PSBB, berlandaskan pertimbangan ekonomi masyarakat.
Kelonggaran, lanjutnya, juga bertujuan agar masyarakat tidak merasa terkekang dan tertekan, karena penerapan PSBB.
Bagaimana dengan Jokowi? Presiden ke-7 RI itu mengatakan, masyarakat Indonesia harus hidup berdamai dengan virus Corona, untuk beberapa waktu, sampai vaksin ditemukan.
Sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, belum ada acuan COVID-19 akan benar-benar berhenti menyebar, sebelum vaksin ditemukan.
Diinformasikan, hingga Kamis (7/5) kemarin, jumlah kasus positif COVID-19 di Tanah Air, masih bertambah.
Secara kumulatif, kasus positif sudah mencapai angka 12.776, di mana 2.381 orang dinyatakan sembuh, dan 930 jiwa lainnya meninggal dunia.
