Ngelmu.co – Hasil riset bertajuk Survei Jurnalisme Presisi ‘Pengangguran dan Kemiskinan’, yang dirilis Indo Barometer, mengungkapkan jika 84% warga, mengaku tak puas dengan cara Presiden Joko Widodo, menangani pengangguran akibat pandemi COVID-19.
Sedangkan yang mengaku puas, hanya 11,6%, sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari.
“Mayoritas responden (84.3%) menyatakan, tidak puas terhadap penanganan pengangguran oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” jelasnya melalui keterangan.
“Hanya sebesar (11.6%) responden yang menyatakan puas. Sisanya (4.3%), menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” sambung Qodari, seperti dilansir Kumparan, Selasa (26/5).
Indo Barometer juga menyoroti masalah kemiskinan sebelum dan sesudah adanya wabah virus Corona di Indonesia.
Dari sana, nampak jika publik menilai angka kemiskinan setelah pandemi muncul dan meluas di Tanah Air, angka kemiskinan meningkat.
“Mayoritas publik (90.1%) menyatakan, kemiskinan meningkat. Sedangkan (8.1%) responden menilai sama saja,” kata Qodari.
“Hanya sebesar (1%) yang menyatakan kemiskinan turun, yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar (0.8%),” imbuhnya.
Begitupun dengan penanganan masalah kemiskinan oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Mayoritas responden (74.1%) menilai tidak puas. Sementara sebesar (23.6%) menilai puas, dan (2.5%) mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab,” jelasnya.
Khusus masalah kemiskinan, Qodari, menyebut pemerintah saat ini sudah mulai memperbaiki penanganannya.
“Terkait kemiskinan, masalah yang muncul merupakan turunan dari problema bantuan sosial, yakni jumlah bantuan kecil, data penerima bantuan tidak akurat, keterlambatan dan korupsi bantuan. Ini sudah disadari dan disampaikan Presiden Joko Widodo. Perlu pengawasan untuk implementasinya,” ujarnya.
Baca Juga: Perawat di RSPI Hingga Kini Belum Terima Insentif yang Dijanjikan Pemerintah
Terlepas dari itu, Qodari meminta, agar pemerintah segera mencari solusi tepat sebagai upaya menangani pengangguran.
Sebab, penerapan PSBB oleh pemerintah dinilai membuat masyarakat sulit mendapat pekerjaan.
“Terkait pengangguran, dua masalah pokok muncul, yakni PSBB membuat sulit bekerja dan mencari pekerjaan, serta masalah Kartu Pra Kerja. Pemerintah harus mencari solusinya,” kata Qodari.
Survei tersebut dilakukan di tujuh provinsi, di Indonesia:
- Jawa Barat,
- Jawa Tengah,
- Jawa Timur,
- DKI Jakarta,
- Banten,
- Sumatera Utara, dan
- Sulawesi Selatan.
Riset yang berlangsung sejak 12 hingga 18 Mei 2020 itu, dilakukan kepada WNI berusia minimal 17 tahun, atau sudah menikah.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara via telepon seluler, menggunakan kuesioner.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quotaand purposive sampling.
Di mana jumlah sampel sebesar 400 responden, tersebar secara proporsional, dengan margin of error ± 4.90%, pada tingkat kepercayaan 95%.
