Ngelmu.co – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid (HNW), menjawab politikus PDIP, Zuhairi Misrawi, yang menilai provinsi Sumatra Barat, berubah total setelah 10 tahun berada di bawah kepemimpinan PKS.
HNW mengatakan, hingga saat ini, Sumbar, tetap berpegang teguh pada NKRI dan Pancasila.
Tidak pernah mengusulkan perubahan Pancasila menjadi ekasila pun trisila.
“Mereka tetap berada dalam NKRI, dan juga tetap dengan Pancasila, dan tidak pernah dari Sumatra Barat, usulan untuk menjadi ekasila, menjadi trisila, menjadi hal-hal yang kemudian menjadi polemik belakangan ini.”
“Belakangan ‘kan ada itu, melalui RUU HIP, ada yang kemudian ingin mengubah dari Pancasila menjadi trisila, ekasila, Sumatra Barat, tidak pernah ada wacana semacam itu.”
Demikian disampaikan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu, seperti dilansir Detik.
Menurut HNW, Pancasila, bagi warga Sumbar, adalah hal yang sudah final.
Sebab, Pancasila dan NKRI, dianggap sebagai warisan dan perjuangan para tokoh Sumbar.
“Mereka tidak pernah berubah, Pancasila sudah final, karena bagi mereka Pancasila yang final dan NKRI itu adalah warisan dari perjuangan para tokoh-tokoh Sumatra Barat,” jelas HNW.
Baca Juga: PDIP di Sumbar: Sulit dapat Kursi, Hingga Jokowi Kalah 2 Kali
Lebih lanjut, ia juga bicara, soal pencapaian Gubernur Sumber, Irwan Prayitno, yang merupakan rekan separtainya.
HNW mengingatkan, jika Irwan, berhasil meraih sejumlah penghargaan.
Mulai dari Kemendagri hingga Kemenkes, termasuk pujian dari Mendagri Tito Karnavian, atas cara Sumbar mengatasi pandemi COVID-19.
“Tapi justru dalam masa beliau ini, beliau mendapatkan ratusan penghargaan dari beragam lembaga nasional.”
“Dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Kesehatan, banyak sekali kementerian.”
“Bahkan terakhir, Menteri Dalam Negeri sendiri, secara terbuka dalam rapat kerja dengan para gubernur dan wali kota, menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Profesor Irwan Prayitno, Gubernur Sumatra Barat.”
HNW menilai, pujian serta penghargaan itu menjadi gambaran kesuksesan Sumbar, dalam melakukan tes virus Corona.
Ia juga mengatakan, Tito, meminta kepala daerah lainnya agar belajar dari Irwan.
“Karena dinilai berhasil menyelenggarakan tes PCR, itu hampir 3.000 tes, ya, dan itu hanya kalah dari DKI, tapi dalam posisi di mana APBD-nya jauh lebih kecil, gitu,” kata HNW.
“Artinya, APBD bukanlah halangan, tapi Sumatra Barat, bisa menyelenggarakan, bahkan juga bisa memiliki rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19,” sambungnya.
“Saya ingin garis bawahi, kalau Menteri Dalam Negeri memuji Pak Irwan Prayitno, Gubernur Sumatra Barat, dalam posisi seperti ini, dan apalagi terkait dengan COVID-19, itu ‘kan kalau beliau tidak lagi Pancasila, apa beliau memikirkan untuk melakukan yang maksimal untuk menyelamatkan warga?”
“Justru beliau orang yang Pancasilais, maka beliau lakukan, dan ternyata mendapatkan pujian yang terbuka dari seorang Menteri Dalam Negeri, dan kita tahu, Menteri Dalam Negeri adalah bukan orang PKS,” tutup HNW.
Baca Juga: Kritik dari Senator Sumbar untuk Puan Maharani
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menambahkan jika dalam kontestasi politik, rakyat akan memilih sosok yang paling memukau mereka.
“Jangan buruk rupa cermin dibelah. Pilkada dan pemilu jelas kok, siapa mampu memesona rakyat, pasti dipilih,” ujarnya.
PKS mengakui, PDIP memiliki basis suara yang cukup besar di wilayah Jawa Tengah (Jateng).
Namun, PKS mengaku tak iri dan ‘menuduh’ PDIP, karena menurut Mardani, kekosongan suara di satu wilayah, menjadi bekal bagi PKS untuk memperbaiki diri.
Maka Mardani, mengajak semua pihak untuk berkompetisi secara sehat dan tak saling menuduh.
“So, kita berkompetisi secara sehat saja, tanpa harus menyalahkan, apalagi tuduh-menuduh,” pungkasnya.
Baca Juga: Politikus PDIP Sebut Sumbar Berubah Total Setelah 10 Tahun Dipimpin PKS
Sebelumnya, Zuhairi, menjelaskan lebih jauh soal maksud dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang berharap Sumbar, bisa jadi pendukung negara Pancasila.
Ia menilai, Sumbar, berubah total semenjak 10 tahun dipimpin PKS.
“Apa yang disampaikan Mbak Puan, lebih dalam perspektif kekinian, sekaligus harapan agar Pancasila, benar-benar membumi, dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa kita,” tutur Zuhairi.
“Sebab Provinsi Sumatra Barat, setelah 10 tahun dipimpin PKS, memang berubah total,” sambungnya, Kamis (3/9).
“Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi,” lanjutnya mengklaim.
“Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia, yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatra Barat,” kata Zuhairi.
Lebih lanjut ia mengatakan, bukan hanya semangat kehidupan berbangsa atas dasar Pancasila yang nampak menurun di Sumbar.
Zuhairi juga mengatakan, tak ada kemajuan berarti selama provinsi itu dipimpin oleh kader PKS.
“10 Tahun di bawah kepemimpinan PKS, nampak tidak ada kemajuan fundamental,” ujarnya.
“Fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka tersebut,” imbuhnya lagi.
Namun, warganet justru menyayangkan, Zuhairi, menyampaikan hal demikian, hanya karena sebagian besar warga Sumbar, tak memilih PDIP.
