Ngelmu.co – Ustaz Abdul Somad (UAS), menanggapi wacana Kementerian Agama (Kemenag), mengenai program penceramah bersertifikat, yang rencananya akan diikuti oleh 8.200 mubaligh.
Menurut UAS, program tersebut bukan hal yang mendesak untuk dilakukan pemerintah.
Bahkan, dampak negatifnya justru cenderung akan menimbulkan kontroversi di tengah umat Islam.
Dilansir Republika, Senin (7/9), UAS, juga menyampaikan saran untuk Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
Salah satunya, mencontoh berbagai program yang pernah dijalankan beberapa pimpinan Kemenag sebelumnya.
Seperti penjelasan UAS, tentang mantan Menag Muhammad Maftuh Basyuni.
Ia mengenang, sosok yang berpulang ke rahmatullah pada 2016 lalu itu, pernah mengadakan tes seleksi calon dosen pegawai negeri sipil (PNS) di Mesir dan Maroko.
Upaya itu menjadi gerakan pemerintah ‘menjemput bola’ untuk merekrut alumni dari berbagai kampus terkemuka di Timur Tengah.
Selanjutnya, mereka yang lolos pun ditugaskan untuk mengajar di sejumlah sekolah tinggi agama Islam (STAI), dari Sabang sampai Merauke.
Terobosan Maftuh Basyuni, dalam skala luas, berdampak pada peningkatan mutu pendidikan agama di Tanah Air.
Legasi sang mantan menteri yang patut dicontoh, kata UAS.
“Semoga Pak Fachrul Razi, meninggalkan legasi yang dikenang abadi hingga akhir zaman,” sambungnya.
“Daripada mengurus program-program ‘kacang-kacang’ yang kontroversial,” lanjutnya lagi.
Baca Juga: Ustaz Abdul Somad Sebut Masyarakat Sumbar Paling Pancasilais
Terlepas dari itu, bicara soal program penceramah bersertifikat, dalam pelaksanaannya, Kemenag juga akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga.
Mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, yang dihubungi terpisah, memberikan penjelasan.
Ia mengatakan, program itu merupakan arahan dari Wakil Presiden, Ma’ruf Amin.
Pria 77 tahun yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kamaruddin pun menampik, jika program tersebut dianggap sebagai upaya menjaring dai-dai pro pemerintah.
“(Program ini) Bukan sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat,” tegasnya.
“Jadi, tidak berkonsekuensi apa pun. Enggaklah (diasosiasikan sebagai filter dai pro pemerintah),” pungkasnya, Ahad (6/9).
