Ngelmu.co – Selandia Baru, semakin dekat dengan Pemilu. Begitupun Indonesia, tak lama lagi akan menggelar Pilkada. Namun, pandemi COVID-19, belum juga nampak ujungnya.
Maka negara di Oseania, itu memilih untuk menunda Pemilu. Keputusan diambil, setelah muncul 49 kasus positif baru, di Auckland, pekan lalu.
Apalagi sebelumnya, mereka berhasil melalui 102 hari tanpa adanya transmisi virus.
Jika seharusnya, Pemilu di Selandia Baru, digelar pada 19 September mendatang.
Pemerintah setempat memutuskan untuk menggesernya ke 17 Oktober, atau bahkan paling lambat 21 November.
Menurut Perdana Menteri (PM) Jacinda Ardern, tak mungkin partai politik berkampanye di tengah keadaan seperti ini.
“Pada akhirnya, 17 Oktober, memberikan waktu yang cukup bagi pihak-pihak untuk merencanakan berbagai situasi yang akan di-kampanyekan,” tuturnya, seperti dilansir CNN, Senin (17/8) lalu.
“Kita semua satu perahu. Kita semua berkampanye di lingkungan yang sama,” sambung Ardern.
Wakil PM Selandia Baru, Winston Peters, yang meminta penundaan Pemilu, juga mengatakan jika keputusan ini menunjukan kemenangan akal sehat.
Selandia Baru, hingga Selasa (8/9), melaporkan 1.788 kasus dengan kesembuhan 1.639 pasien, dan 24 kematian.
Bagaimana dengan Tanah Air? Akankah melakukan hal yang sama? Menunda Pilkada?
Perlu diketahui, pada Selasa (8/9) kemarin, kasus positif COVID-19 di RI, bertambah 3.046, menjadi 200.035 kasus.
Dengan tambahan pasien sembuh harian sebanyak 2.306, menjadi 142.958 orang.
Sementara yang meninggal dunia menjadi 8.230 orang, setelah bertambah 100 orang, kemarin.
Baca Juga: Ketika Pernyataan Jokowi ‘Kesehatan Nomor Satu’ Dibalas dengan Pantun
Apa yang dilakukan Selandia Baru, membuat sebagian pihak, membandingkannya dengan Indonesia.
“Jika Pak Presiden, serius menekan dan mengendalikan peningkatan penyebaran COVID-19, maka sebaiknya #TundaPilkada, sebagai opsi yang tepat,” kata @Muhammadasrul91.
“Ayo @KPU_RI, selamatkan dan utamakan rakyat. Jangan kalah dengan Selandia Baru. Plt-kan saja gubernur, bupati, wali kota,” sambungnya.
“Ini pemimpin yang otaknya normal, dalam situasi yang tidak normal,” saut @noerzam92.
“Tapi gak tahu juga, apakah anaknya, mantu, ipar, keponakan, besan, atau cucunya ikut sebagai peserta Pemilu, enggak, ya?” imbuhnya.
“Hanya di Republik Wakanda, pilkada maksa, demi sebuah tahta keluarga,” lanjutnya lagi.
“Contoh ‘sense of crisis’. Selandia Baru tunda Pemilu. Lantaran ada lonjakan 49 kasus baru,” puji @rhrudihartono.
“Padahal, jumlah kasus di negeri ini relatif kecil: total 1.782 kasus, dan kematian 24 orang,” sambungnya.
“Di negerimu berapa kasus dan kematian, kok nekat Pilkada?” kritiknya.
Namun, sampai hari ini, pemerintah belum menyatakan akan menunda Pilkada, meski kasus baru positif COVID-19, terus bermunculan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan menegaskan, bahwa Pilkada 2020, tak bisa ditunda.
Harus tetap berjalan, meski belum juga muncul sinyal melandai, pada kasus COVID-19 di Indonesia.
Alasan Jokowi, tak menunda Pilkada adalah karena tak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan pandemi berakhir.
“Penyelenggaraan Pilkada, harus tetap dilakukan, dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir,” ujarnya, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
“Karena memang, kita tidak tahu, negara manapun tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir,” demikian Jokowi sampaikan, Selasa (8/9).
