Ngelmu.co – Warganet menjawab keheranan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, soal ‘ada kepala daerah tenang saat melihat fasilitas umum dirusak’, ketika demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), Kamis (8/10) lalu.
“Di Surabaya, Wali Kota Tri Rismaharini, begitu marah dengan aksi anarki yang merusak fasilitas publik dalam unjuk rasa,” tuturnya.
“Apa yang dilakukan oleh Bu Risma, adalah sikap tegas melawan Anarko,” sambung Hasto, seperti dilansir Berita Satu, Ahad (11/10).
“Jadi, kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik, milik rakyat, dirusak oleh kelompok Anarko,” lanjutnya lagi.
Meski Hasto, tak menyebut dengan gamblang siapa kepala daerah yang dimaksud oleh pihaknya, warganet yang mendengar pernyataannya, tetap memberikan tanggapan.
Seperti dikutip Ngelmu, dari media sosial Twitter, Senin (12/10).
“Rakyat heran ada partai juara korupsi, suka belain PKI, Ketum-nya ga pernah diganti, tapi ngaku paling Pancasilais dan Demokratis,” balas @ronavioleta.
“Netizen heran, ada partai yang ingin mengubah Pancasila, tapi merasa paling Pancasilais,” saut @MobZack.
Mon maap, ini Presiden Narnia …
— Elisa (@elisa_jkt) October 11, 2020
“Masyarakat lebih heran, ada orang netepin undang-undang, tapi undang-undangnya belum kelar. Ada orang, kerjanya ngibul, didukung mati-matian. Ada gerombolan yang ngoceh merasa paling Pancasila, tapi mau mengubah Pancasila…,” kata @TeWe51.
“Hutan kebakaran atau dibakar. Kantor Kejagung kebakaran. Heran gua, PDIP ga ribut,” ungkap @tariqbinziyadh.
“Rakyat heran, ada petinggi partai, main matiin mik dengan entengnya, disuruh lagi. Ngaku dari partai menjunjung demokrasi dan pro rakyat. Cuih,” ujar @Kang_AleSays.
“Kami juga lebih heran, ada Kepala Negara, tenang lihat negara dirusak,” cuit @andripst.
Baca Juga: Politikus NasDem soal Pendemo, “Kalau Tak Dibayar, Siapa Mau di Jalan Sampai Tengah Malam?”
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Hasto, juga berpesan kepada seluruh komponen bangsa.
“Akar seluruh persoalan adalah pendidikan budi pekerti, disiplin, dan keteladanan. Pendidikan itu meningkatkan derajat keadaban suatu bangsa,” ujarnya.
“Pendidikan itu, berbudi pekerti, penuh semangat kemajuan bagi bangsanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan harus diamalkan untuk kemanusiaan,” kata Hasto.
Ia, menegaskan hakikat kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, adalah kepemimpinan rakyat.
“Zaman Pak Harto sebagai Presiden, undang-undangnya praktis, tidak ada kontroversi. Undang-undang tampak baik. Namun, karena hakikatnya kekuasaan otoriter, akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban,” kata Hasto.
“Begitu banyak rakyat meninggal, akibat kekuasaan otoriter tersebut. Sementara Pak Jokowi, sungguh-sungguh bekerja keras membawa kemajuan bagi bangsa,” imbuhnya.
Hasto, juga mengatakan jika ini saatnya bagi PDIP, mengedepankan energi positif bagi bangsa.
“Pemilu masih tahun 2024, maka mereka yang begitu berambisi menghadap kekuasaan pemerintahan, janganlah memakai model provokasi rakyat,” jelasnya.
“Pakai cara gentlement, dengan menggalang rakyat, bersaing secara fair, untuk Pemilu yang akan datang,” pungkas Hasto.
