Ngelmu.co – Bicara soal aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)–yang juga dijalankan oleh mahasiswa–politikus Partai NasDem, Achmad Hatari, menyinggung soal ‘bayaran’.
Ia, bahkan bertanya, apakah ada yang bersedia untuk berdemo hingga tengah malam, jika tidak mendapatkan bayaran.
“Hal-hal begini bukan sesuatu yang baru, bayar berapa, kamu demo dari jam berapa sampai jam berapa, sama dengan orang lembur, kalau kalian mau tamba shift kerja, berarti bayar lagi,” tuturnya.
“Jadi, gak usah dipengaruhi lagi itu. Kalau tidak dibayar, siapa mau pergi di jalan sampai tengah malam?” sambung Hatari, seperti dilansir Kumparan.
“Coba berpikir saja, tidak ada makan siang yang free,” imbuhnya lagi, usai pembukaan Rakerwil I Garda NasDem, di Grand Dafam Ternate, Ahad (11/10).
Namun, mayoritas publik, justru tak sepakat dengan pernyataan Hatari.
“Jangan tebar statement hoax, Pak, nanti bisa terciduk UU ITE,” kata Made Wiguna.
“Yang bayar ditangkap saja, bisa tidak?” saut Gede Purnama.
“Ditangkap, Pak, yang bayar, karena bila kemudian rusuh, berarti dia dalangnya. Publish. Kalo cuma pernyataan doang, dan tak ada yang ditangkap, namanya hoax,” tegas Iyed Bejonovski.
Ada pula sebagian yang menanyakan, jika benar ada ‘dalang’ di balik pendemo, apakah para penyusun Omnibus Law, juga ‘dibayar’.
“Kalian buat UU itu, dibayar siapa?” tanya @don_hendri_.
“Bapak, dibayar siapa?” sambung Prihatin.
Baca Juga: PDIP Heran Ada Kepala Daerah Tenang Fasilitas Umum Dirusak, Warganet Menjawab
Terlepas dari itu, Hatari berharap, masyarakat pun mahasiswa, tidak terprovokasi demo penolakan UU Ciptaker.
“Maluku Utara, ada wakilnya di Parlemen. Segala sesuatu bisa ditanyakan langsung,” ujarnya.
“Jadi jangan ikut-ikut orang yang tidak tahu di mana titik-titik singgungnya kemudian ikut bicara, enggak ada masalah,” jelas anggota DPR RI Dapil Provinsi Maluku Utara, itu.
Pemerintah pusat, lanjut Hatari, sudah berpikir terlebih dahulu, dalam membuat rumusan UU Ciptaker.
Meski menurutnya, pro dan kontra itu merupakan kewajaran di negara yang menganut sistem demokrasi.
“Riak-riak kecil itu biasalah, itu mewarnai demokrasi,” kata Ketua DPW Partai NasDem Maluku Utara, itu.
Lebih lanjut, Hatari berpesan, masyarakat harus menerjemahkan persoalan Omnibus Law, dengan tenang, karena pemerintah akan selalu berpihak pada rakyat.
“Harus terjemahkan ini dengan pikiran yang tenang,” pesannya.
“Mana ada pemerintah yang menyusahkan rakyat? Pemerintah itu dibentuk untuk mengurus rakyat,” pungkas Hatari.
