Ngelmu.co – Melalui akun Twitter pribadinya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menekankan bahwa BUMN adalah milik negara.
“Bukan milik nenek lo,” tegasnya, Jumat (6/8) pagi.
Pernyataan tersebut serangkai dengan kritik Said, terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kalian makin tidak berakhlak dalam mengelola BUMN,” sentilnya.
Penilaian ini muncul setelah berbagai pihak membicarakan terisinya kursi komisaris oleh mantan narapidana kasus korupsi, Izedrik Emir Moeis.
“Mantan koruptor, gitaris, rektor yang langgar aturan, tim sukses yang tidak jelas kompetensi, kalian angkat jadi komisaris BUMN,” kritik Said.
“BUMN kalian bikin rugi,” sambungnya, yang di awal cuitan sudah lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf.
Said Tak Sendirian
Said tidak sendirian. Pengkritik Kementerian BUMN, terus bermunculan. Penyebab utama adalah karena jabatan komisaris yang serupa dengan bagi-bagi kursi.
Pada Januari 2021, Menteri BUMN Erick Thohir, mengamanahkan kursi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V kepada politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko.
Namun, bukan hanya Budiman, ada juga Arif Budimanta, Zuhairi Misrawi, Rizal Malaranggeng, Lukman Edy, Zulnahar Usman, hingga Irma Suryani Chaniago.
Mereka adalah politisi yang Erick pilih untuk menjadi komisaris di berbagai perusahaan pelat merah.
Selengkapnya, baca di:
Semakin memicu polemik, karena selain para politikus, Erick, juga mengangkat eks tim sukses Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menjadi komisaris.
Seperti Arya Sinulingga, Fadjroel Rachman, Dudy Purwagandhi, Andi Gani Nena Wea, hingga Ulin Ni’am Yusron.
Belum lagi Eko Sulistyo, Dyah Kartika Rini, Kristia Budiarto, hingga Abdi Negara Nurdin (Abdee Slank).
