Ngelmu.co – Partai Keadilan Sejahteta (PKS) mendukung penguatan relasi dua negara, yakni Indonesia dan Turki.
Namun, bukan dengan menjadikan Mustafa Kemal Atatürk, sebagai nama jalan di DKI Jakarta.
Politikus PKS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), tegas menolak wacana tersebut.
Ia keberatan, jika jalan di Ibu Kota memakai nama tokoh sekuler Turki satu itu.
HNW menyoroti karakteristik Jakarta dan Indonesia, yang religius dan demokratis.
Menurutnya, wacana ini juga tidak sesuai dengan ketokohan Sukarno, yang tak anti-Islam.
Sukarno juga demokratis, tidak anti-Arab, religius, serta bukan sosok sekuler.
HNW tetap tak sepakat, bila wacana ini dihadirkan sebagai tata krama diplomatik, lantaran Turki, telah menyematkan nama proklamator Indonesia, Ahmet Soekarno [untuk jalan di depan kantor KBRI Ankara].
Baginya, pemerintah Indonesia dapat mengusulkan nama-nama lain. Bukan Kemal Atatürk.
“[Gunakan] Nama-nama tokoh Turki yang tidak kontroversial, dan yang bisa menghadirkan penguatan hubungan.”
“Karena nama-nama itu begitu harum diterima masyarakat luas di Indonesia.”
“Seperti Sulaiman Al Qanuny, Muhammad Al-Fatih, ataupun penyair Islam dan tokoh Sufi yang lama menetap di Turki, Jalaludin Rumi.”
“[Mereka] bisa menjadi simpul penguat hubungan kedua belah pihak,” jelas HNW, Selasa (19/10) kemarin, mengutip Kumparan.
Ia juga mengingatkan, bagaimana wacana ini telah menjadi polemik di masyarakat, yang mayoritasnya menolak dengan alasan rasional.
Tercatat, kata HNW, Ketua MUI Pusat, PP Muhammadiyah, Sekjend PBNU, KAHMI, Ketua MUI DKI, juga menolak.
Termasuk Wakil Ketua MPR, Ketua BKSAP DPR RI, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS.
Mereka telah menyampaikan penolakan secara terbuka.
Lebih lanjut, HNW bercerita, jika saat berdiskusi dengan konstituennya [di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat], ada tiga komunitas warga [ketua RT/RW, pimpinan pengajian subuh, dan jawara betawi] yang memberi aspirasi.
Mereka juga menolak penyematan Mustafa Kemal Atatürk, menjadi nama jalan.
Baca Juga:
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menegaskan, pemberian nama jalan, memang hendaknya dalam rangka saling menghormati.
Namun, bukan berarti harus beraroma resiprokal, timbal balik.
HNW mencontohkan Maroko yang telah menjadikan Sukarno, untuk nama jalan di Rabat.
Ini merupakan bentuk penghormatan negara tersebut, atas jasa Sukarno, terhadap bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, juga Gerakan non-blok.
Namun, ini berlangsung tanpa timbal balik. Maroko tak meminta nama Raja Maroko, juga dijadikan sebagai nama jalan di Jakarta.
Selain itu, lanjut HNW, meski sama-sama bergelar Bapak Bangsa, ada perbedaan yang mendalam antara Sukarno dan Kemal Atatürk.
Bung Karno, tak memotong akar sejarah bangsa Indonesia, juga tidak membuat Indonesia menjadi negara sekuler.
Sukarno juga menghadirkan Pancasila, sebagai ideologi negara [digali dari budaya dan sejarah negeri]. Itu mengapa, di dalamnya ada Ketuhanan yang Maha Esa.
“Karenanya, kalau nama Sukarno akan dipakai di Ankara, Turki, sebagaimana sudah dipakai di Rabat, Maroko, wajar saja.”
“Karena jasa-jasa Bung Karno, seperti dengan adanya Konferensi Asia Afrika dan Gerakan non-blok,” jelas HNW.
“Kalaupun Kemal Atatürk, dengan ‘kemalisme’-nya yang sekuler, liberal, dan antidemokrasi itu dinilai banyak jasanya pada sejarah Turki modern, ya, itu adalah untuk Turki, tetapi tidak untuk Indonesia,” imbuhnya.
Tak Yakin Turki yang Mengusulkan
HNW juga menilai, hubungan baik antara Indonesia dan Turki, seharusnya dapat meningkat melalui berbagai terobosan positif.
Jangan sampai relasi ini rusak, dengan wacana penamaan jalan yang malah memantik polemik.
“Karena saya juga tidak yakin, bahwa pihak pemerintah Turki-lah yang mengusulkan nama Kemal Atatürk untuk nama jalan di Jakarta, ibu kota Indonesia,” kata HNW.
Terlebih, Presiden Turki saat ini Recep Tayyip Erdoğan, justru merupakan tokoh bangsanya, yang di berbagai acara internasional, selalu menyerukan penolakan terhadap Islamofobia [perilaku yang nampak jelas dalam jejak sejarah Kemal Atatürk].
“Pemberian nama jalan, hendaknya menjadi salah satu cara untuk dapat meningkatkan hubungan, dan menguatkan kerja sama yang saling menguntungkan.”
“Maka akan jadi kontraproduktif, bila yang diajukan adalah nama yang kontroversial, seperti Kemal Atatürk,” pungkas HNW.
Kata Waketum MUI
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) Anwar Abbas, juga mempersoalkan wacana ini.
Ia, menolak penggantian nama salah satu jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, menjadi Mustafa Kemal Atatürk.
Anwar menilai, Kemal Atatürk merupakan sosok yang mengacak-acak ajaran Islam.
“Banyak sekali hal-hal yang ia lakukan, bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.”
Demikian tutur Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 17 Oktober lalu.
Kemal Atatürk, menurutnya, adalah tokoh sekuler yang tak percaya agamanya dapat membawa Turki, menjadi negara maju.
Anwar juga menyebut, dalam upaya meraih itu, Kemal Atatürk malah menjauhkan rakyat Turki, dari ajaran agama Islam.
“Jadi, Mustafa Kemal Atatürk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari Fatwa MUI, orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan,” ujarnya.
Ia juga menilai, wacana pemerintah mengabadikan nama Kemal Atatürk di salah satu jalan Ibu Kota, adalah hal yang tak diharapkan.
Sebab, menurut Anwar, apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, bertentangan dengan esensi Pancasila.
“Sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, pemerintahnya akan menghormati tokoh yang sangat sekuler dan melecehkan agama Islam, yang menjadi mayoritas di negeri ini.”
“Hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan [tidak] arif, serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam,” tutup Anwar.
