Ngelmu.co – Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, ‘Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU’, menjadi perdebatan, hingga Senin (25/10).
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Helmy Faishal Zaini, membantah.
“Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam.”
Demikian tegas Helmy, secara tertulis, Ahad (24/10) kemarin.
Ia juga menekankan, bahwa semua pihak dapat memimpin Kemenag, selama tujuannya melahirkan kemaslahatan serta kesejahteraan.
Lebih lanjut, Helmy menyampaikan, jika NU, memang memiliki peran penting dalam penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta ketika dituang ke Pancasila.
Namun, hal tersebut tak serta-merta membuat NU, menjadi istimewa di pemerintahan.
NU, kata Helmy, tetap tidak boleh sewenang-wenang. Ia juga menegaskan, bila NU, tidak berniat memanfaatkan momen sejarah untuk bertindak semena-mena.
“Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privilege [hak istimewa] dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.”
“Karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,” jelas Helmy.
Baca juga:
Baca berita lainnya:
Maka ia menyampaikan, bahwa pernyataan ‘Kemenag hadiah negara untuk NU’ adalah pendapat pribadi Yaqut.
Helmy pun mengaku, menyayangkan pernyataan itu keluar dari seorang menteri.
“Pada dasarnya, semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI.”
“Melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan. Bineka Tunggal Ika,” tutup Helmy.
‘Kemenag Itu Hadiah Negara untuk NU’
Sebelumnya, Yaqut menyampaikan pernyataan kontroversialnya dalam siaran di kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Rabu (20/10).
Kala itu, tengah berlangsung webinar internasional bertajuk, ‘Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi‘.
Ia berkata, bahwa NU, berhak atas posisi di Kemenag, lantaran jasa dalam penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta.
Semua berawal dari cerita Yaqut, soal adanya perdebatan kecil di internal Kemenag, terkait asal-usul pendirian Kemenag.
Perdebatan tersebut terjadi, karena Yaqut, berencana ingin mengganti slogan ‘Ikhlas Beramal’ di Kemenag.
Ada perdebatan kecil di kementerian, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama.
Saya berkeinginan mengubah tagline-lah, minimal tagline atau logo Kementerian Agama.
Tagline kemenag itu ‘kan ‘Ikhlas Beramal’, saya bilang, enggak ada, ikhlas kok ditulis.
Namanya Ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ini menunjukkan enggak ikhlas, saya bilang.
Enggak ikhlas itu artinya, mungkin kalau ada bantuan, terus minta potongan. Itu enggak ikhlas.
Kelihatannya bantu, tapi minta potongan, itu enggak ikhlas.
Nah, ikhlas beramal, itu enggak bagus, enggak pas, saya bilang.
Perdebatan kecil itu pun, kata Yaqut, kemudian berkembang menjadi persoalan sejarah asal-usul Kemenag.
Ada yang bilang nih salah satu staf, ‘Enggak bisa, Kementerian Agama ini ‘kan hadiah negara untuk umat Islam’.
Karena waktu itu perdebatannya bergeser, bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama. Melindungi semua umat beragama.
Ada yang tidak setuju, ‘Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam, karena Kementarian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam’.
Saya bantah.
‘Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU’.
Nah, jadi wajar, kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU.
Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Mbah Wahab Hasbullah [salah satu pendiri NU], kemudian lahir Kementerian Agama karena itu.
Nah, wajar sekarang kalau kita minta Dirjen Pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren itu, ya.
Dan santri juga jamiyyah Nahdlatul Ulama, saya kira wajar-wajar saja, wajar-wajar saja itu tidak ada yang salah.
Ada lagi yang protes, ‘Lho, tapi mengapa itu kok mengafirmasi juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha?’
Saya bilang, NU itu banyak, besar. NU itu banyak umatnya, jemaahnya banyak, dan besar secara fisik, badannya.
Dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil, dan itu sifat NU.
NU itu di mana-mana, itu pengin melindungi yang kecil.
Jadi, kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya.
Tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU itu terkenal paling toleran, NU terkenal paling moderat, itu.
Saya kira, tidak ada yang salah.
Tanggapan Muhammadiyah
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menanggapi pernyataan Yaqut.
Ia yang menyayangkan hal ini, berharap Yaqut dapat adil, mengingat posisinya sebagai menteri agama.
Mu’ti juga mengingatkan, ada banyak unsur yang mendukung kinerja Kemenag selama ini.
“Seharusnya, menteri agama bersikap adil kepada semua agama dan organisasi,” tuturnya lewat pesan singkat, Ahad (24/10) kemarin.
Namun, Mu’ti juga enggan berkomentar lebih lanjut terkait pernyataan Yaqut.
Ia hanya mengaku tak mengerti, apa maksud dari ucapan Yaqut soal ‘Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU’.
“Setahu saya, sejarah Kementerian Agama, berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama,” tutup Mu’ti.
Respons Anwar Abbas dan Kiai Cholil
Pernyataan Yaqut, bahkan membuat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, mengusulkan pembubaran Kemenag.
Ia yang mengaku menyayangkan pernyataan serta cara berpikir Yaqut, tidak mau Kemenag, tetap dipertahankan, kalau berada di bawah pihak-pihak yang berpikiran demikian.
“Saya minta, Kementerian Agama, lebih baik dibubarkan saja,” ujar Anwar, secara tertulis, Ahad (24/10).
“Karena akan membuat gaduh, di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya,” imbuhnya.
Menurutnya, Kemenag hanya akan dikelola oleh orang NU, bila pola pikir seperti Yaqut ini dibiarkan.
Anwar, menegaskan, tidak dapat menerima jika hal ini terjadi.
Ia menilai, pernyataan Yaqut, tak mencerminkan akal sehat. Klaim tersebut juga tidak menghargai kelompok serta elemen umat dan masyarakat lain.
Anwar juga mengungkit pernyataan serupa dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.
Ia menyitir ucapan Said, soal jabatan agama akan salah semua, jika tidak ditangani orang NU.
“Semestinya, sebagai seorang menteri dan pemimpin umat, mereka lebih mencerminkan dan mengedepankan sikap arif.”
“Serta bersikap dan bertindak sebagai negarawan,” tegas Anwar.
Terpisah, Ketua MUI Pusat KH Cholil Nafis, juga menyampaikan pandangannya melalui akun Twitter pribadi, @cholilnafis. Berikut selengkapnya:
Indonesia hadiah dari Allah untuk bangsa, dan Kementerian Agama itu mengurusi semua agama, bahkan kepercayaan.
Bukan hadiah buat NU saja.
Soal tokoh-tokoh NU berjasa itu untuk bangsa, bukan hanya untuk NU saja.
Begitu saat Kiai Hasyim Asy’ari mengeluarkan ‘Resolusi Jihad’ untuk semua golongan.
Meskipun NU, banyak bersentuhan dengan urusan Kementerian Agama, tapi tak berarti harus dikuasai oleh NU.
NU itu jam’iyah sedari dulu untuk semua golongan.
Jika masing-masing golongan mengkapling kementerian dan lembaga negara, maka semangat NKRI dan kebinekaan akan sirna.
Ojo ngasorake [jangan merendahkan].
