Ngelmu.co – Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, melayangkan sentilan keras, kala menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan vs Kenyataan
Guru Besar UIN Jakarta itu juga mengingatkan, agar masyarakat waspada mengantisipasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mengingat tindakan Presiden ke-7 RI tersebut, kata Azra, kerap berlawanan dengan ucapan.
“Saya menyampaikan secara terbuka di berbagai media, saya kira jangan berpendapat begitu [Jokowi menolak], apalagi yakin.”
“Karena melihat gejalanya adalah apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan.”
Demikian penuturan Azra, dalam diskusi daring, Rabu (2/3/2022), mengutip CNN Indonesia.
Lebih lanjut, ia mencontohkan pernyataan Jokowi yang mengeklaim, akan berkomitmen untuk memperkuat KPK.
Namun, kenyataannya, Jokowi justru menyetujui RUU KPK, sekalipun banyak pihak yang menolak terang-terangan.
Pada 2020, sambung Azra, Jokowi juga mengaku berkomitmen melindungi para buruh.
Namun, pemerintah malah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
“Jadi, enggak bisa dipegang,” ujar Azra. “Jadi, menurut saya, jangan percaya dulu,” sambungnya.
Maka waktu itu Azra, menyerukan, agar masyarakat sipil tetap waspada.
“Jangan percaya. Ternyata betul,” sentilnya lagi.
Pemengaruh Sikap
Azra juga menyoroti perubahan sikap Jokowi, yang menurutnya banyak dipengaruhi orang-orang terdekat di lingkungan Istana.
Terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Azra mengaku skeptis dengan lanjutan isu penundaan Pemilu, sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia juga mengkritik wacana tersebut, karena jelas berkebalikan dengan keputusan pemerintah.
Di mana pada 2020, pemerintah yang ngotot melaksanakan Pilkada di tengah lonjakan kasus pandemi Covid-19.
Sekarang? Keputusan itu justru bertolak belakang.
Di tengah banyak penolakan terkait wacana penundaan Pemilu, lingkaran Istana malah yang ngotot menyuarakan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024.
“Sekarang kenapa kemudian mau diubah?” tanya Azra.
“Kalau dulu dipaksakan diselenggarakan, ini enggak, [malah] dipaksakan ditunda,” imbuhnya.
Isu Penundaan Pemilu
Sebagai informasi, pengusul penundaan Pemilu 2024 adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Jokowi, sampai saat ini juga belum angkat suara ihwal usulan Cak Imin yang telah mendapat dukungan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) itu.
Pernyataan sikap baru keluar dari Kantor Staf Presiden (KSP), yang menyatakan bahwa Jokowi, tetap mengacu pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
“Siapa pun silakan saja berpendapat,” kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, Sabtu (26/2/2022).
“Namun, presiden masih tetap sama sikapnya dalam memandang jabatan tiga periode maupun penundaan Pemilu,” sambungnya.
Terlepas dari itu, selain PAN, usulan Cak Imin juga telah didukung oleh Partai Golkar.
Sementara PKS, Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, dan PDIP, menolak.
Baca Juga:
