Ngelmu.co – Pernyataan Aminudin selaku Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK, bikin ‘Ganjar’, trending di media sosial Twitter, Rabu (6/4/2022) siang.
Mengutip jatengprov.go.id, Aminudin melayangkan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Menurutnya, dalam memberi instruksi kepada jajaran di pemerintah provinsi; terkait pencegahan tindakan korupsi, Ganjar begitu tegas.
Terutama, antara pemerintah sebagai regulator, dengan pelaku usaha.
Aminudin menyampaikan pernyataan tersebut ketika audiensi ‘Komite Advokasi Daerah (KAD)’, bersama Gubernur Ganjar.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor gubernur Jateng, Selasa (5/4/2022) kemarin.
Aminudin bilang, Ganjar satu-satunya kepala daerah yang berani tegas menginstruksikan jajarannya dalam hal pencegahan korupsi.
“Instruksinya jelas dari kepala daerah, ini bagus,” kata Aminudin, seperti Ngelmu kutip pada Rabu (6/4/2022).
“Saya sangat apresiasi, terkait dengan arahan dan pembinaan Pak Ganjar, kepada staf di Provinsi Jawa Tengah,” sambungnya.
‘Ganjar’ Trending
Pernyataan Aminudin itulah yang mengantarkan nama ‘Ganjar‘ menjadi salah satu trending di media sosial Twitter.
Sebab, warganet ramai-ramai menanggapi pernyataan Aminudin, seperti berikut di antaranya:
@IwanPangka: KPK bermain politis. Sejak kapan KPK, memberikan pernyataan dan memuji kepala daerah? Ganjar, memangnya bersih, ya, dari korupsi?
@cybsquad_: Ingat Ganjar, ingat e-KTP.
@Ilham281011: Kompas dan KPK, apa jadi tim soraknya GP? Gimana soal e-KTP?
GP teman WAG, saat ditanyakan, dengan emosi, GP jawab siap klarifikasi. Ditunggu-tunggu, eh, malah keluar dari grup. ððð
@m_rofii: Lah, korupsi pakai instruksi segala, terus akan nurut, gitu @KPK_RI? Mana ada maling, rampok, modelan kayak gitu. ðð
@yulfentri_munaf: Sekadar bicara ‘jangan korupsi’, tidak harus jadi gubernur, cukup jadi manusia ‘jujur’ juga bisa memberikan narasi ‘jangan korupsi’.
Ganjar, apa Anda punya kemampuan yang lebih hebat dari apa yang dinarasikan KPK di medsos, dan berguna bagi bangsa? ððĪĢ
@caxra99: KPK lupa apa gimana sama kasus e-KTP ðĪŠ
@KangMaman204: Coba dikulik izin untuk penambangan andesit di Wadas, ada enggak unsur suap atau gratifikasinya? Stop pencitraan, sudah enggak zaman.
Kata Aminudin
Kembali ke Aminudin. Ia mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya, bukan hanya penyelenggara negara.
Namun, banyak juga dari dunia usaha. Maka itu ia datang, bukan hanya untuk menyampaikan program kerja.
Aminudin juga mengaku ingin mendorong keberadaan Komite Advokasi Daerah (KAD) di Jawa Tengah.
KAD adalah wadah dialog pun diskusi antara pelaku usaha dengan regulator, yang bertujuan untuk membahas berbagai isu.
Sekaligus terkait pencegahan tindak pidana korupsi di sektor usaha.
“Menurut kami, keberadaan KAD, ini menjadi sangat penting dalam rangka mencarikan solusi bagi para pelaku usaha,” kata Aminudin.
“Ketika dalam melakukan usaha itu mengalami kendala, dalam konteks ada masalah korupsi di situ,” sambungnya.
Aminudin juga berterima kasih kepada Ganjar, karena merespons dengan baik, dan siap menandatangani SK Gubernur terkait pembentukan KAD di Jateng.
“Saya sangat mengapresiasi respons yang positif dari Pak Gubernur, dan akan segera menindaklanjuti dikeluarkannya SK Gubernur terkait KAD,” pungkasnya.
Baca Juga:
Ganjar sendiri berharap, keberadaan KAD di Jateng, akan membawa perubahan yang lebih baik pada pembangunan, dan memberi manfaat untuk masyarakat.
“Komite ini kita harapkan, nanti bisa menjadi satu forum bersama, bisa memperbaiki,” sebutnya.
“Jangan-jangan regulasinya salah, ya, kita perbaiki. Jangan-jangan SOP-nya keliru, kita perbaiki,” sambung Ganjar.
“Kalau semuanya terbuka, usaha mereka akan menjadi berjalan dengan baik, pelaksanaannya fair, dan semuanya jadi enak,” imbuhnya lagi.
Terlebih KPK mencatat, lanjut Ganjar, sektor usaha di bidang infrastruktur, kesehatan, migas, pangan, dan keuangan, rentan terjadi tindak pidana korupsi.
Maka itu ia menekankan, akan segera meneken SK Gubernur tentang KAD Jateng.
“Untuk pengusaha, kalau nanti kita bisa menggunakan komite ini, harapan kita, mana yang jelek dari regulasi, sampaikan pada kita.”
“Kita siap memperbaiki,” kata Ganjar. “Tapi kita juga meminta, please, dong… enggak usah lagi ada suap-lah.”
“Hitung secara benar, agar kualitasnya baik. Contoh dari infrastruktur, kalau hitungannya baik, kualitasnya juga baik ‘kan?” ujarnya.
“Kalau enggak, ya, masyarakat akan mendapatkan kerugian,” tutup Ganjar.
