Ngelmu.co – Berawal dari seruan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui akun Twitter resmi mereka, @FPKSDPRRI, pada 2 September 2022 lalu.
“Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menilai program bansos [bantuan sosial] sebagai kompensasi dari kenaikan BBM–yang rencananya akan segera dilakukan–tidaklah tepat. Program ini hanya solusi jangka pendek semata. Oleh sebab itu, PKS dengan tegas, tetap menolak kenaikan harga BBM!”
Lalu, pemilik akun Twitter @alleySych, menantang, “Coba, berani enggak, gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan, dipotong buat kepentingan rakyat kecil? Jadi, sama-sama ikut menanggung beban rakyat kecil.”
PKS pun menjawab, “Insya Allah, keberanian sudah dilakukan berkali-kali. Hari ini pun PKS, tolak kenaikan BBM subsidi.”
Pada twit tersebut, PKS melampirkan gambar yang berisi data bahwa pihaknya sepakat memotong gaji untuk rakyat. Dengan rincian:
- Maret 2020, F-PKS potong gaji untuk bantu menyiapkan APD bagi para pahlawan medis Covid-19;
- April 2020, F-PKS kembali potong gaji untuk membantu rakyat yang terdampak Corona;
- Januari 2021, F-PKS potong gaji untuk membantu korban bencana;
- April 2021, F-PKS potong gaji untuk bantu korban banjir bandang dan longsor di Flores Timur dan Bima;
- Agustus 2021, F-PKS kembali potong gaji untuk disalurkan menjadi bantuan sosial Covid-19.
Lalu, anggota Komisi IV DPR RI F-PKS, Slamet, menekankan, “Pada 2012 dulu, PKS juga menolak kenaikan harga BBM, ketika sedang di dalam.”
“Waktu itu juga pasang badan agar UU BPJS, segera disahkan,” jelasnya.
Baca Juga:
Namun, bukan hanya Slamet–selaku kader–yang merespons cuitan @FPKSDPRRI.
Handriatno Waseso atau yang lebih dikenal dengan nama Andry Waseso, juga demikian.
Ia menanggapi jawaban PKS terhadap pemilik akun @alleySych, dengan penilaian.
Menurut Andry, PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM. Baik di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ataupun di era Joko Widodo (Jokowi).
“Dulu, PDIP nyerang Demokrat, dkk., karena presiden dari Demokrat naikin harga BBM,” tuturnya di awal.
“Sekarang, Demokrat nyerang PDIP, karena presidennya [dari] PDIP, naikin harga BBM,” sambung Andry.
“Tapi PKS, konsisten tolak kenaikan harga BBM di zaman rezim Demokrat maupun PDIP,” imbuhnya lagi.
“Hate them, judge them,” tutup Andry.
Baca Juga:
Penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM, memang telah disuarakan sejak era SBY.
Sebab, menurut PKS, menaikkan harga BBM bersubsidi, sama saja membuat jumlah masyarakat miskin di Indonesia, makin bertambah.
Sikap itu tidak berubah.
Anggota Komisi I DPR RI F-PKS, Sukamta, juga telah bicara soal dampak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah era Jokowi.
“Kalau pemerintah tetap menaikkan harga BBM, walaupun pihak-pihak yang mungkin selama ini dianggap tidak mampu atau yang gajinya di bawah Rp3,5 juta/bulan itu akan diberi BLT, tapi BLT ini ‘kan hanya beberapa bulan saja, dikasih sekali.”
“Jadi, ini kayak permen gitu, lo… sementara dampak dari kenaikan BBM itu akan membawa inflasi yang serius,” tegas Sukamta.
“Bukan hanya pada orang yang paling tidak mampu, tapi justru yang akan terdampak paling besar itu kelas menengah,” sambungnya.
“Yang selama ini tidak dapat BLT, yang gajinya juga mungkin sudah Rp3,5 juta/bulan, ya. Itu sudah dapat kenaikan pajak, kemudian harga-harga naik,” imbuhnya lagi.
“Kenaikan BBM ini, mungkin untuk operasional berangkat kerja selama ini, kelas menengah ‘kan lebih banyak pakai motor atau pakai mobil CC kecil, ya.”
“Jadi, memang ini akan berdampak serius bagi ekonomi Indonesia. Mohon pemerintah bisa lebih hati-hati,” jelas Sukamta.
