Ngelmu.co – Berawal dari Joko Widodo (Jokowi). Presiden ke-7 RI ini, sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta.
Jika mundur ke belakang, baik putra sulung [Gibran Rakabuming Raka] ataupun putra bungsu [Kaesang Pangarep] Jokowi, keduanya sama-sama menyampaikan ketidaktertarikan mereka dengan dunia politik.
Namun, seiring berjalan waktu, Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi Wali Kota Surakarta.
Satu-satunya putri Jokowi, yakni Kahiyang Ayu, tidak terjun langsung ke dunia politik.
Namun, Kahiyang menemani perjalanan karier sang suami, M Bobby Afif Nasution yang kini menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Baik Gibran dan Bobby, keduanya sama-sama memulai masa jabatannya pada 26 Februari 2021.
Dua tahun berlalu. Kini, giliran Kaesang yang mengganti pandangannya tentang politik.
Meski belum menggenggam jabatan, tetapi Kaesang menyatakan sudah siap menjadi ‘Depok Pertama’.
Ya, walaupun pernyataannya juga belum gamblang, tetapi berbagai pihak mengaitkan istilah ‘Depok Pertama’ itu dengan Pilwalkot Depok.
Setelah ramai, media sosial pun makin gaduh. Sebagian mendukung, sebagian lagi mengkritik dan menolak.
Mereka yang mengkritik dan menolak adalah pihak yang keberatan dengan politik dinasti.
Mendengar kritik serta penolakan tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, langsung pasang badan.
Bukan Politik Dinasti
Menurut Rudy, langkah Kaesang, terjun ke dunia politik itu tidak termasuk dinasti politik.
“Gini, lo. Kalau politik dinasti itu masih dalam satu keluarga. Satu keluarga tahu? Satu keluarga itu masih di dalam satu kartu keluarga,” tuturnya, Jumat (16/6/2023).
Maka ketiga anak Jokowi yang sudah menikah dan mempunyai kartu keluarga masing-masing, kata Rudy, tidak bisa disebut dinasti politik.
Terlebih, anak-anak Jokowi juga mengikuti kontestasi politik yang dipilih langsung oleh rakyat.
“Bapak Presiden ‘kan sendiri, tinggal bapak dan ibu [Iriana Jokowi]. Mas Kaesang, KK sendiri. Mas Wali [Gibran], KK sendiri. Mbak Kahiyang juga sudah KK sendiri.”
Itu mengapa, Rudy kukuh mengatakan jika langkah anak-anak Jokowi, tidak bisa dipandang sebagai politik dinasti.
Benarkah demikian?
Coba baca ini deh:
- Ketika Dinasti Politik Keluarga Jokowi Turut Disoroti Media Asing
- Keluarga Disebut Bangun Dinasti Politik, Jokowi Membantah
- Pilwalkot Solo, Publik Jawab Kebingungan Gibran soal Politik Dinasti
- Dulu Tolak Politik Dinasti, Kini Dukung Anak Jokowi
Dari sekian banyak respons publik, Ngelmu mendapati salah satunya ditulis oleh akun Twitter @sofiesyarief.
Pada Jumat (16/6/2023), ia mengomentari artikel berjudul ‘Politikus PDIP: Kaesang Maju Bukan Bangun Dinasti Jokowi karena Sudah Beda KK’.
Sofie pun memberikan tanggapan, “Aduh, ternyata selama ini salah mengerti apa itu politik dinasti.”
“Jadi malu… dibayarin mahal-mahal buat sekolah, ternyata saya terlalu tolol buat paham yang beginian.”
Terpisah, @berlianidris juga berkicau, “Pemikiran yang luar biasa. Ini bisa mengubah teori ilmu politik. Para akademisi, tolong rumuskan ulang definisi politik dinasti.”
Kembali ke Rudy
Kembali ke Rudy. Ia menanggapi penilaian pihak luar yang menyangkutpautkan Kaesang dengan partai politik lain di luar PDIP.
Menurut Rudy, tiap warga negara Indonesia punya hak untuk menentukan pilihan.
Lantas, bagaimana soal rencana Kaesang terjun ke politik? Ia meminta Kaesang untuk membuat kartu tanda anggota (KTA) PDIP.
“Kalau memang Mas Kaesang, mau masuk lewat Solo, otomatis kalau mau lewat PDIP, pasti ber-KTA dulu,” ujarnya.
Bahkan, Rudy juga mendorong Kaesang, agar segera mendaftar. Sebab, waktu penyelenggaraan pilkada sudah makin mepet.
“Mas Kaesang kalau mau maju, segera saja, karena tinggal setahun. November ‘kan,” tuturnya.
Rudy bahkan mengaku siap memenangkan Kaesang, kalau yang bersangkutan benar maju ke Pilkada 2024 melalui PDIP.
“Kalau PDIP, siapa pun yang dicalonkan, yang direkomendasikan ketua umum, hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan,” jelasnya.
