Ngelmu.co – Dewan Keamanan (DK) PBB, akhirnya menyetujui resolusi gencatan senjata segera di Gaza, Palestina.
Ini tercapai setelah sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), menyatakan abstain.
Sebelumnya, AS terus memveto keputusan DK PBB soal gencatan senjata di Gaza.
Tepuk tangan pun terdengar saat DK PBB, menyetujui resolusi tersebut.
Empat belas DK PBB, mendukung resolusi gencatan senjata segera di bulan Ramadan yang tengah berlangsung ini.
Resolusi tersebut juga menyerukan agar gencatan senjata, mengarah pada gencatan senjata permanen, dan menuntut pembebasan sandera.
“Pertumpahan darah sudah berlangsung terlalu lama,” kata perwakilan Aljazair, Amar Bendjama saat ini menjadi anggota DK blok Arab sekaligus sponsor resolusi bersama Slovenia, Swiss, Jepang, dan Korea Selatan.
“Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menuntut agar resolusi tersebut dilaksanakan.
“Kegagalan tidak bisa dimaafkan,” tulisnya melalui akun X pribadinya.
Utusan Palestina Riyad Mansour, tampak menahan tangis saat mengatakan bahwa resolusi gencatan senjata ini harus menjadi ‘titik balik’ dalam mengakhiri serangan.
“Permintaan maaf kepada mereka yang telah gagal di dunia, kepada mereka yang seharusnya bisa diselamatkan, tetapi tidak terselamatkan.”
Mengutip laman PBB, resolusi yang disepakati adalah gencatan senjata segera di bulan Ramadan.
Begitu juga dengan pembebasan sandera segera dan tanpa syarat, serta memperluas bantuan ke Gaza.
Baca juga:
Sebagai informasi, AS berulang kali memblokir resolusi DK PBB yang menekan Israel.
Namun, AS makin frustasi dengan sekutunya, karena korban jiwa dari warga sipil terus bertambah.
PBB juga memperingatkan terjadinya kelaparan ekstrem di Gaza.
Walaupun, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, mengatakan:
“Kami tidak setuju dengan semua resolusi tersebut.”
Ia menyatakan hal tersebut sebagai alasan, mengapa AS, abstain.
“Beberapa perubahan penting diabaikan, termasuk permintaan kami untuk menambahkan kecaman terhadap Hamas,” sambung Linda usai pemungutan suara.
Ia menekankan, pembebasan sandera Israel akan meningkatkan pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan, langkah AS, tidak memveto resolusi gencatan sejata adalah ancaman jelas dari posisi sebelumnya.
Israel mengambek, karena menilai sikap AS akan merugikan upaya mereka menghabisi Hamas, sekaligus pembebasan sandera di Gaza.
Netanyahu juga disebut tidak akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington.
Presiden AS Joe Biden, meminta bertemu dengan pejabat Israel untuk membahas rencana Israel, menggelar invasi ke Rafah.
Rafah adalah kota paling selatan Jalur Gaza yang kini menampung lebih dari satu juta pengungsi dari daerah lain.
Baca juga:
Juru Bicara Gedung Putih John Kirby, mengatakan bahwa AS, kecewa dengan keputusan Netanyahu.
“Kami sangat kecewa, karena mereka tidak akan datang ke Washington, DC, untuk mengizinkan kami melakukan pembicaraan yang mendalam dengan mereka, tentang alternatif yang layak bagi mereka untuk terjun ke lapangan di Rafah,” kata John.
Pekan lalu, Netanyahu mengatakan akan menentang imbauan AS, dan memperluas serangan Israel ke Rafah.
Meskipun tanpa dukungan sekutunya itu.
Aljazirah melaporkan, hasil pemungutan suara merupakan perkembangan signifikan dalam serangan yang sudah berlangsung selama hampir enam bulan.
AS memveto tiga resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata.
Resolusi DK PBB, mengikat bagi semua anggota PBB.
Pemungutan suara digelar saat seruan masyarakat internasional agar Israel, mengakhiri serangannya ke Gaza, makin menguat.
Saat kondisi kemanusiaan di kantong permukiman itu mencapai titik kritis.
PBB bahkan mengatakan, lebih dari 90 persen (2,3 juta) populasi Gaza, mengungsi dan hidup di tengah pengepungan serta pengeboman Israel.
Serangan yang membawa warga kantong pemukiman itu ke jurang kelaparan.
Kementerian Kesehatan Gaza, mengatakan, serangan Israel ke Gaza, sudah menewaskan lebih dari 32 ribu orang yang sebagian besarnya adalah anak-anak dan perempuan.
Para pemimpin Palestina, jelas menyambut baik pengesahan resolusi gencatan senjata tersebut.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Palestina, meminta negara-negara anggota DK PBB untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka, agar segera mengimplementasikan resolusi tersebut.
