Ngelmu.co – Akar rumput hingga relawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), disebut menolak berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat (PD), di Pilkada 2020. Mengapa demikian? Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Tangerang Selatan, Wanto Sugito, membeberkan alasannya.
Menurutnya, DPP mengusulkan hal tersebut, karena kedua partai itu dinilai berlawanan dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Sikap para anggota DPR dari PD, lanjut Wanto, juga tak layak dicontoh.
Sebab, mereka selalu menerima gaji bulanan, tetapi tidak pernah ikut membahas rancangan undang-undang dengan alasan COVID-19.
“Itu sama saja dengan makan gaji buta dari uang rakyat,” jelas Wanto, secara tertulis, seperti dilansir Jawa Pos, Ahad (19/7).
Sementara sikap PKS, lanjutnya, secara ideologi berbeda dengan PDIP dan kalangan Nahdlatul Ulama (NU); sering berbeda sikap.
“Maka sebaiknya tidak usah diajak kerja sama dalam Pilkada, maupun di dalam Pileg 2024 yang akan datang,” tegas Wanto.
Ia juga menilai politikus PKS, Mardani Ali Sera, secara sepihak menyerang Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wali Kota Solo.
“Mardani menyerang Gibran, dengan menyebutnya tak pantas maju karena kurang pengalaman,” kata Wanto.
“Harusnya Mardani bersikap jantan. Tak usah mengurusi PDIP, calonkan saja kader sendiri,” sambungnya.
“Mana kader PKS yang telah berhasil sebagai kepala daerah? Tunjukkan itu,” tantangnya lagi.
“Jadi bersaing secara sehat, jangan hanya hobi pencitraan di medsos. Sebaiknya PKS, segera umumkan saja kadernya sendiri. Saya kira itu lebih fair,” imbuh Wanto.
Baca Juga: Upaya PKS Cari Lawan Gibran, Cegah Calon Tunggal di Pilkada Solo
Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Syaiful Hidayat, memberikan tanggapan.
Ia menyatakan, pihaknya dapat memahami apa yang disampaikan Wanto, soal PKS dan PD.
Dalam mengusung calon kepala daerah—termasuk di Pilkada Solo dan Medan—kata Djarot, PDIP mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis.
Utamanya, bagaimana Pancasila, dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam setiap kaderisasi, kata Djarot, PDIP selalu mengedepankan beberapa hal penting, antara lain:
- Kesadaran ideologi berdasarkan Pancasila;
- Kesadaran politik;
- Kesadaran organisasi;
- Kesadaran untuk menyelesaikan masalah rakyat; dan
- Kesadaran di dalam kehidupan berbangsa yang satu bersama keanekaragaman sebagai rahmat.
“Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS, juga banyak saya terima,” akuan Djarot.
“Hal tersebut juga positif, dengan kebersamaan antara Demokrat dan PKS, yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi,” sambungnya.
PDIP, lanjut Djarot, mendukung kerja sama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Jokowi.
Sedangkan sikap politik PKS dan PD, kerap tak jauh beda. Memberikan peta ke depan, bagaimana kedua partai itu akan semakin beriringan.
Keduanya dinilai akan terus bekerja sama politik di jalur berbeda dengan PDIP.
Djarot, juga memberi ‘kode’, bahwa kerja sama parpol dalam Pilkada, merupakan embrio kerja sama Pemilu 2024 mendatang.
“PDI Perjuangan sendiri, memilih terus mengedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan parpol pendukung pemerintah,” pungkasnya.
