Ngelmu.co – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, pada Selasa (12/4/2022) ini, bertemu dengan Rektor UI.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pun menggelar aksi.
Mereka berdemonstrasi, menuntut penjelasan big data ‘110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024’, yang pernah diungkap Luhut.
Selang satu setengah jam di dalam Balai Sidang UI, Luhut keluar untuk menemui mahasiswa.
“Mau kalian apa? Biar saya jawab,” tuturnya.
BEM UI pun menjawab, dan berikut percakapan mereka:
Mahasiswa: Terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, harus terus untuk ditegaskan oleh pemerintah, menolak wacana tersebut.
Kita baca di media, bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, menyuruh para ketua partai untuk menyampaikan wacana penundaan pemilu.
Kita minta bapak, klarifikasi, dan kita minta bapak, membuka big data. Apakah bapak berani? Silakan, Pak!
Luhut: Siapa yang bilang saya minta presiden 3 periode? Saya tanya, siapa?
Mahasiswa: Kita baca di media, Pak!
Luhut: Dengar dari saya ini dong. Saya enggak pernah bilang begitu.
Mahasiswa: Media bohong, gitu, Pak? Berarti bapak menolak wacana penundaan pemilu, Pak?
Luhut: Dengarin ya, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Tidak pernah.
Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Itu saja. Apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak ‘kan?
Mahasiswa: Ada buktinya enggak, Pak? Ada datanya enggak? Buka big datanya! Permasalahan kita di big data, Pak.
Luhut: Ada di saya.
Mahasiswa: Ditunggu masyarakat, Pak!
Luhut: Eh, dengarin, ‘kan saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian, ya.
Enggak ada masalah, kenapa mesti ribut? Beda pendapat itu biasa.
Kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu itu nanti dengan istrimu, pacarmu saja, bisa beda pendapat. Tidak perlu emosional.
Mahasiswa: Tapi bapak ini pejabat publik, Pak!
Luhut: Saya punya anak juga mahasiswa. Jadi, kalian jangan emosional.
Kalian dengarin juga, jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat, silakan.
Kamu pasti… nanti dengan istrimu pun kalau nikah, beda pendapat, tidak harus berantem.
Mahasiswa: Sepakat, Pak. Kita mungkin beda pendapat dalam demokrasi.
Tapi bapak pejabat publik, bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu kepada kita semua.
Luhut: Apa hak, kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya data?
Mahasiswa: Bapak pejabat publik, Pak. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode, penundaan pemilu.
Luhut: Kamu berasumsi, tidak boleh…
Mahasiswa: Asumsi itu hadir karena ketidakjelasan dari Istana.
Luhut: Sudah dijawab sama presiden, presiden sudah bilang, pemilu tetap 14 Februari 2024.
Mahasiswa: Jadi, apakah benar ada big data itu disampaikan atas keinginan siapa, gitu, Pak?
Luhut: Saya bilang, saya yang ngomong, enggak ada yang lain.
Mahasiswa: Jadi, pejabat publik sedang menginginkan Pak Jokowi… atau bagaimana, Pak?
Luhut: Tidak, saya hanya menyampaikan, ini ada data begini…
Baca Juga:
Mahasiswa: Tetap kita minta untuk buka big datanya! Kawan-kawan sepakat?
Luhut: Kalau sepakat, kalau saya enggak sepakat, ‘kan boleh? Kita boleh beda pendapat enggak?
Mahasiswa: Nah itu tujuan kita sekarang, untuk menuntut bapak untuk segera sepakat. Ini aspirasi dari masyarakat Indonesia.
Luhut: Dengarin, kamu anak muda, kamu enggak berhak juga menuntut saya.
Karena saya juga punya hak untuk bilang enggak, tapi saya memberi tahu…
Mahasiswa: Otoriter nih?
Luhut: Bukan otoriter, saya kalau otoriter, saya enggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihati kamu…
