Ngelmu.co – Netralitas Polri pada pemilu 2019 kembali dipertanyakan. Pasalnya, Polri dituding telah melakukan pendataan dukungan atas salah satu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres).
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengaku memiliki data berupa berkas Microsoft Excel di sejumlah Kantor Polisi Resor dan Sektor. Data tersebut berisikan tentang pemetaan dukungan masyarakat dan kelompok terhadap Capres dan Cawapres.
[read more]
“Saya memiliki datanya bagaimana polisi di banyak tempat digerakkan untuk melakukan pendataan berapa banyak orang di wilayahnya yang (diperkirakan) memilih 01 atau 02,” kata Haris saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (26/3/2019).
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, ia menjelaskan soal anggotanya yang mendata dukungan masyarakat terkait pemilu 2019. Dedi mengatakan, hal ini hanya untuk pemetaan potensi konflik.
“Bisa saja anggota melakukan mapping kerawanan dan untuk mengidentifikasi potensi-potensi konflik yang mungkin dapat terjadi serta akan membuat cara bertindak dan rencana contigency nantinya apabila hal tersebut terjadi,” kata Dedi, Rabu (27/3/2019).
Selain itu, Dedi menegaskan setiap anggota Polri tak boleh berpihak dalam kontestasi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
Soal kewajiban netralitas bagi anggota Polri itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sementara, bagi anggota TNI kewajiban itu ditegaskan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dedi juga menambahkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun telah mengirimkan telegram rahasia (TR) kepada anggota Polri di seluruh wilayah untuk menegakkan netralitas tersebut.
“Sudah ada TR dari Kapolri untuk netralitas anggota Polri dalam kontestasi Pemilu 2019. Dan, apabila ada anggota yang terbukti melakukan hal yang merugikan institusi maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku oleh Propam,” ujar Dedi.
Sementara itu Direktur Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengungkapkan informasi yang didapatnya mengenai hal tersebut bukanlah kegiatan pendataan. Menurut Neta, kegiatan tersebut adalah sosialisasi yang dilakukan Polri kepada masyarakat agar tidak golput.
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
Selamat, 64 Satker Polri Raih Predikat WBK dari Kemenpan-RB
[/su_box]
“Saya belum dapat informasi soal itu. Yang saya dapat info Polri mensosialisasikan agar pada hari H pilpres masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos dan tidak golput serta menciptakan pemilu yang damai,” tuturnya kepada Alinea.id.
Neta menambahkan menjelang pemilu isu yang berkaitan dengan netralitas Polri memang banyak berkembang. Dugaan adanya pendataan itu pun menurut Neta bisa jadi sengaja diangkat menjelang pemilu.
Neta berharap Polri tidak terpengaruh dan terus bekerja menjaga keamanan masyarakat agar tercipta pemilu damai.
[/read]
